Zulhas Pastikan Pangan RI Aman Meski Gejolak Global, Stok Beras Tembus 4,6 Juta Ton

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, kondisi pangan Indonesia tetap aman meski gejolak geopolitik global mempengaruhi distribusi logistik dan biaya bahan baku.

Ia menyebut dinamika global, termasuk konflik di sejumlah kawasan, berdampak pada jalur distribusi dan biaya produksi di dalam negeri.

“Iya memang ada beberapa (harga pangan naik), saya akui dampak (geopolitik) itu terasa,” kata Zulkifli Hasan usai kegiatan silaturahmi di Jakarta, Selasa (7/4).

Menurutnya, gangguan logistik global menyebabkan waktu pengiriman barang meningkat signifikan sehingga berimbas pada biaya distribusi.

“Sekarang transportasi laut itu berputar, yang tadinya 20 hari sekarang bisa 60 hari lebih,” ujarnya.

Kenaikan biaya energi juga turut mendorong peningkatan ongkos transportasi, termasuk harga avtur yang berdampak pada tarif angkutan udara.

Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti plastik turut mempengaruhi ketersediaan sarana distribusi, termasuk karung untuk gabah di sejumlah daerah.

“Misalnya sekarang plastik. Plastik itu luar biasa naiknya,” ungkapnya.

Meski demikian, Zulhas memastikan kondisi pangan nasional, khususnya beras, tetap dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global.

“Walaupun ada masalah di internasional, geopolitik, ada peperangan, tapi soal pangan kita aman,” ucap dia.

Ia menambahkan stok beras nasional dalam kondisi mencukupi dan relatif stabil. Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Kementerian Pertanian yang menyebut cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton pada 7 April 2026, atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok pangan nasional.

Dengan jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan ketersediaan beras cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 hingga 11 bulan ke depan, termasuk menghadapi tekanan geopolitik global dan potensi El Nino.

Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku plastik juga telah menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada pelaku usaha.

Sebelumnya, pemerintah mencatat harga plastik di dalam negeri meningkat sekitar 30 hingga 80 persen akibat gangguan pasokan global yang dipicu konflik di Timur Tengah.