Diperlukan, Kebijakan yang Sentuh Langsung Kebutuhan Dasar Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah diminta merumuskan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin juga mengimbau pemerintah memberikan pemahaman kepada publik mengenai situasi global saat ini serta dampaknya terhadap perekonomian domestik.

“Kebijakan misalnya diarahkan ke survival dan intermediate ranges, seperti ketersediaan makanan, tempat tinggal, energi, sekolah. Lapangan pekerjaan yang terpangkas perlu dibantu pemerintah melalui bantuan pengangguran sementara dan penyaluran pekerjaan di daerah/industri yang memungkinkan,” katanya di Jakarta, Selasa (31/3).

Indonesia jelasnya, saat ini tengah menghadapi sejumlah risiko akibat krisis Selat Hormuz, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lain akibat terganggunya jalur distribusi global. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian domestik.

“Akibatnya, kemungkinan inflasi dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi terancam stagnan, tingkat pengangguran tidak membaik, rupiah merosot dan surplus neraca perdagangan menyusut,” kata Eddy.

Di sisi lain, ia juga menekankan masyarakat tidak hanya menunggu kondisi membaik, tetapi perlu beradaptasi dengan situasi saat ini. “Masyarakat perlu menyadari bahwa ini situasi luar biasa yang membutuhkan unity dan collaboration. Pikirkan dan coba berbagai ide pekerjaan maupun usaha, jadi harus dinamis dan tidak statis. Juga fokus pada solusi mengatasi masalah. Kurangi perdebatan atau pertikaian yang tidak relevan atau bersifat personal,” katanya.

Menurut Eddy, langkah sederhana seperti mencari peluang usaha baru, berkolaborasi, serta fokus pada solusi dapat menjadi strategi efektif bagi masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Pangan dan Energi

          Peneliti Mubyarto Institute Awan Santosa mengatakan, situasi krisis geopolitik global saat ini menunjukkan kian urgennya keswadayaan dan kolektivitas (gotong royong) di berbagai bidang, khususnya pangan dan energi sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional.

“Respon darurat dan langkah antisipasi perubahan situasi geopolitik global perlu dilakukan dengan melakukan moratorium kebijakan dan program yang menyedot banyak anggaran seperti MBG, yang disalurkan khusus bagi anak dari keluarga miskin dan rentan miskin saja,” kata Awan.

Pemerintah tegas Awan butuh anggaran cukup agar dampak itu tidak mengganggu daya beli masyarakat untuk menekan gejolak kenaikan harga imbas dari kenaikan harga minyak dunia, serta alokasi anggaran untuk penciptaan lapangan kerja baru dan penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti sepakat dengan yang disampaikan Eddy dari UGM, mengingat dengan budget APBN yang terbatas, pemerintah fokus pada MBG dan Koperasi desa merah putih yang rawan kebocoran anggaran dan mark up budget.

“Budget yang terlalu besar dialokasikan untuk MBG seharusnya bisa diberikan untuk stunting area saja dulu dengan gizi yang terkontrol,” katanya.

Pemerintah bisa berbuat banyak hal yang lebih berdampak seperti dorong swasembada pangan, mendorong swasembada energi kemudian, mengadakan pendidikan gratis sampai setinggi mungkin serta memperbaiki sarana prasarana serta kualitas guru dan kesejahteraannya karena pendidikan bisa mengentaskan kemiskinan.