Opsi Pembatasan BBM Subsidi Dinilai Jadi Solusi Jangka Pendek Darurat Energi

AKARTA — Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi opsi kebijakan paling realistis untuk menghadapi dampak darurat energi global dalam jangka pendek.

Ia menjelaskan, penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah memicu kelangkaan pasokan serta kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai sekitar US$110 per barel. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan krisis energi global yang turut berdampak pada Indonesia.

Menurut Fahmy, sejumlah negara telah menetapkan kebijakan konkret untuk meredam dampak krisis energi tersebut. Namun di Indonesia, pemerintah dinilai masih belum mengambil langkah riil, meskipun telah mewacanakan sejumlah kebijakan penghematan energi seperti work from home (WFH), konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik, serta transisi energi.

“Ketiga kebijakan tersebut tidak efektif untuk mengatasi darurat energi karena bersifat jangka panjang, sementara kondisi saat ini membutuhkan solusi jangka pendek,” kata Fahmy dalam rilis pers yang diterima redaksi, Selasa (31/3). 

Ia menilai, pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran dapat menjadi langkah strategis. Saat ini, anggaran subsidi BBM diperkirakan mencapai sekitar Rp120 triliun per tahun. Namun, kebijakan pembatasan tersebut belum pernah diterapkan secara efektif, meskipun telah diwacanakan sejak era pemerintahan sebelumnya.

Fahmy mengakui bahwa salah satu kendala utama dalam penerapan kebijakan ini adalah mekanisme pengendalian distribusi. Uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina dinilai belum berhasil, sementara sistem barcode yang saat ini digunakan masih memungkinkan kendaraan pribadi memperoleh akses BBM subsidi dengan mudah.

Sebagai solusi, ia mengusulkan mekanisme yang lebih sederhana dengan menetapkan jenis kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi. Kelompok tersebut meliputi sepeda motor, angkutan orang, serta kendaraan pengangkut barang kebutuhan pokok, sementara mobil pribadi diarahkan untuk beralih ke BBM nonsubsidi.

Menurutnya, jika kebijakan ini dapat dijalankan secara konsisten, pemerintah berpotensi menghemat anggaran hingga Rp120 triliun. Dengan demikian, tekanan untuk menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat dapat dihindari.