Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Legislator Tegaskan: Lobi Tak Cukup Hanya dengan Menteri

JAKARTA- Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil peran langsung dalam upaya diplomasi dengan pemerintah Iran terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz, Iran.

Menurut Syafruddin, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memanas tidak bisa ditangani hanya melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antarkepala negara.

“Saya kira masalah (tertahannya) kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Minggu (29/3).

Sebagaimana diketahui, hingga kini, dua kapal tanker Pertamina masih tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, termasuk kebijakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran saat ini masih melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.

Syafruddin menilai, langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi, namun perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan efektif.

“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Ia menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia, sehingga gangguan di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga stabilitas energi global.

Ia berkata, keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, termasuk Iran.

Ia berujar, pendekatan multilateral sangat diperlukan saat situasi perang masih berlangsung di Iran. Di sisi lain, ia menilai masalah ini harus menjadi momentum untuk mempercepat strategi diversifikasi pasokan energi agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik.

“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya. 

Perkuat Koordinasi 

Pemerintah bersama pihak-pihak terkait terus memperkuat koordinasi guna mendukung proses pelintasan kapal Indonesia yang berada di kawasan Teluk Persia agar dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, menyampaikan bahwa Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses tersebut, sekaligus menjaga ketahanan pasokan energi nasional.

"Kementerian ESDM terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan proses pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz dapat berjalan aman dan lancar. Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah," ujar Anggia di Jakarta, Minggu (29/3).

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait di Iran guna memastikan keselamatan kapal dan awak kapal Indonesia.

"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran. Saat ini, hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional," kata Nabyl.

Pertamina juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Indonesia dalam penanganan situasi ini. Saat ini, Pertamina melalui Pertamina International Shipping (PIS) tengah mempersiapkan aspek teknis dan administratif agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.

"Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat berjalan dengan baik," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron.

Untuk menjaga ketahanan pasokan BBM dalam negeri, Anggia mengatakan bahwa Pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber energi dengan membuka opsi pasokan minyak mentah dan BBM dari kawasan selain Timur Tengah. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk memperluas sumber impor minyak dari berbagai negara guna menjaga kesinambungan pasokan dalam negeri.

Sebagai informasi, sepanjang 2025 Pertamina mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah, dengan sekitar 19 persen atau 25,36 juta barel di antaranya berasal dari Arab Saudi. Selebihnya, pasokan minyak mentah Indonesia berasal dari berbagai sumber, antara lain Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk pasokan produk BBM.