Dedi Mulyadi Bongkar Dampak WFH ASN Jabar: Kinerja Naik, Anggaran Over!

Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi ASN yang kini diusung untuk penghematan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah berjalan setiap hari Kamis dan telah efektif memberi dampak pada anggaran.

Menurut Dedi Mulyadi di Bandung, Senin (30/3), kebijakan kerja jarak jauh tersebut kini justru memicu capaian realisasi belanja anggaran yang melampaui target (over).

Dedi menegaskan efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh lagi diukur hanya dari kehadiran fisik di kantor, melainkan harus berbasis pada produk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over," ujar Gubernur Dedi Mulyadi usai silaturahmi di Gedung Sate Bandung.

Keberhasilan skema WFH ini, menurut dia, menjadi bukti bahwa birokrasi Jawa Barat tetap produktif meski tidak terpaku pada ruang kerja konvensional.

Namun demikian, ia memberikan catatan kritis bahwa struktur birokrasi saat ini masih terlalu gemuk di tataran manajerial. Ia menyoroti ketimpangan jumlah antara pejabat struktural dan tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

"Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," ucap Dedi Mulyadi.

Ke depan Gubernur Jabar itu berencana melakukan transformasi besar-besaran dengan memperbanyak porsi tenaga yang bekerja pada layanan teknis langsung.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tidak hanya berhenti di meja koordinasi, tetapi tereksekusi secara nyata di lapangan.

Melalui sinergi antara efisiensi pola kerja WFH dan penguatan tenaga teknis, pihaknya optimistis dapat menjaga kesehatan fiskal daerah sembari terus meningkatkan kualitas layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam momentum silaturahmi dan konsolidasi tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran pegawai, sekaligus mengingatkan agenda krusial yang sedang dihadapi Jabar, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).