Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Jangan Sampai Tercecer, Bansos ke Bencana Sumatera Harus Dikawal

📅 Kamis, 26 Mar 2026, 12:36 WIB | Oleh:
Jangan Sampai Tercecer, Bansos ke Bencana Sumatera Harus Dikawal Doc: ist
Ket. bansos dikawal

JAKARTA – Orang Indonesia sering mengeklaim diri kaum beragama. Tapi bantuan sosial untuk orang korban bencana pun kerap ditilep. Maka, agar bantuan sampai kepada mereka yang berhak, Kementerian Sosial mengerahkan seluruh pilar sosial, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Karang Taruna mengawal penyaluran bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa pendampingan tersebut dilakukan secara menyeluruh guna memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, mulai dari proses penerimaan, pemanfaatan hingga pelaporan.

"Kami minta pilar-pilar sosial mendampingi prosesnya agar semua bisa dilaporkan. Apa yang disalurkan harus bisa dipertanggungjawabkan, karena Kemensos diaudit oleh BPKP dan BPK. Jika tidak terserap tepat waktu, anggaran akan kembali ke kas negara," kata dia.

Terkait realisasi dana bantuan adaptif korban bencana, Saifullah mengungkapkan saat ini terdapat sisa anggaran sekitar Rp200 miliar yang sedang dalam proses pencairan. Dana tersebut merupakan bagian dari total anggaran senilai Rp2 triliun yang dialokasikan untuk penanganan dampak bencana.

Sejauh ini, Kemensos telah memverifikasi data 75.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dinyatakan valid dan siap menerima salur. Selain itu, terdapat 270.000 lebih penerima manfaat individu yang terverifikasi untuk mendapatkan bantuan jaminan hidup (jadup).

"Sekitar Rp700 miliar sudah diterima oleh penerima manfaat. Sisa Rp200 miliar lebih sedang proses, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa diterima oleh masyarakat terdampak," ujarnya.

Dalam mekanisme penyaluran, Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia melalui tiga skema, yakni pengambilan langsung di kantor pos, penyaluran berbasis komunitas di kantor camat atau desa, serta layanan antar ke rumah atau door-to-door khusus bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Saifullah menegaskan keterlibatan kantor desa atau kecamatan hanya sebatas penyediaan tempat, sementara proses distribusi tetap dilakukan sepenuhnya oleh petugas PT Pos.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Luar Negeri
Rival Jadi Mitra, Tiongkok-...
Advertisement
Tragedi Masalembo Meledak, Menhub Dudy Perintahkan Usut Tuntas Penyebab KM Virgo Transport 8

Tragedi Masalembo Meledak, Menhub Dudy Perintahkan Usut Tuntas Penyebab KM Virgo Transport 8

13 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.