Fiskal Harus Sehat, Jangan Gegabah Pelebaran Defisit

JAKARTA – Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terkait rencana pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan mempertimbangkan risiko inflasi, tekanan utang, dan potensi gangguan pada stabilitas fiskal. Dengan begitu, setiap keputusan kebijakan fiskal dapat diambil secara hati-hati dan berkelanjutan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyatakan, hingga saat ini Banggar DPR belum menerima pembahasan awal dari pemerintah terkait rencana tersebut maupun kebijakan Quantitative Easing (QE). Said mengatakan setiap kebijakan ekonomi harus memiliki dasar yang jelas, tujuan yang terukur, serta strategi yang matang.

Karena itu, jelasnya, sebelum mengambil langkah pelebaran defisit, pemerintah perlu menghitung secara cermat dampak jangka pendek maupun jangka menengah terhadap kondisi fiskal negara. “Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, terkait pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB maupun kebijakan Quantitative Easing,” papar Said di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menilai pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga defisit tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan target pendapatan negara tercapai serta mengendalikan belanja negara secara lebih efisien.

Dari sisi penerimaan, Said menilai pembenahan sistem perpajakan melalui implementasi sistem coretax diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga berpotensi menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara dari sisi belanja, pemerintah dinilai perlu melakukan efisiensi terhadap program-program yang tidak menjadi prioritas. Dengan mengendalikan belanja dan menyeimbangkannya dengan realisasi pendapatan, target defisit di bawah 3 persen PDB diyakini masih dapat dijaga.

Dia juga menyoroti pentingnya pengelolaan pembiayaan negara secara hati-hati, terutama di tengah tekanan terhadap peringkat kredit. Menurut Said, pemerintah perlu meyakinkan investor agar tetap tertarik membeli Surat Berharga Negara (SBN) serta memperluas basis pembeli melalui penerbitan SBN ritel.

Menurutnya, pelebaran defisit memang dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas dalam jangka pendek. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi menambah beban fiskal di masa mendatang karena harus dibiayai melalui utang.

Persepsi Investor

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan apabila pemerintah memperlebar defisit di atas 3 persen, itu bisa mempengaruhi persepsi investor terhadap disiplin fiskal. Dia memperingatkan jangan sampai isu ini menurunkan kepercayaan investor terhadap pemerintah RI.

Terkait eskalasi geopolitik saat ini, Bhima menyarankan pemerintah merealokasi anggaran belanja sejumlah program untuk menghadapi tekanan tingginya harga minyak akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Menurut Bhima, opsi tersebut menjadi jalan yang lebih baik alih-alih menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mengurangi tekanan fiskal.

“Jangan menaikkan harga BBM! Masyarakat belum siap. Sebaiknya segera lakukan realokasi anggaran,” kata Bhima sebagaimana dikutip Antara, akhir pekan lalu.

Jika harga minyak menembus angka 120 dollar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6 persen terhadap PDB akibat beban tambahan 340 triliun rupiah. Bila konflik berlanjut lebih dari satu bulan dan pemerintah tidak menambah subsidi energi serta kompensasi ke PT Pertamina (Persero), kata Bhima, maka kenaikan harga BBM menjadi opsi berikutnya.