Lonjakan Harga Energi Persempit Ruang Fiskal

Pemerintah perlu segera membahas APBN Perubahan dengan realokasi anggaran dari program yang dianggap kurang mendesak serta menekan belanja barang dan pegawai.

JAKARTA – Ruang fiskal pemerintah semakin tertekan seiring lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik Iran dengan koalisi Amerika Serikat (AS) – Israel. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu volatilitas pasar energi global dan mendorong kenaikan harga minyak, yang secara langsung berpotensi meningkatkan beban subsidi serta kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak, kenaikan harga energi global dapat memperlebar kebutuhan belanja negara untuk menjaga stabilitas harga domestik. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah belum juga membahas APBN Perubahan, sehingga ruang penyesuaian fiskal menjadi terbatas.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai harga minyak yang bertahan di atas 70 dollar AS per barel hingga akhir Maret sudah memberi tekanan pada APBN. Menurutnya, subsidi energi berisiko tidak mampu menahan dampak krisis minyak yang tidak hanya menyangkut harga, tetapi juga potensi gangguan pasokan.

“Pemerintah membutuhkan tambahan ruang fiskal sekitar 340 triliun rupiah hingga akhir tahun agar bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) tidak naik harganya," ujar Bhima di Jakarta, Kamis (12/3).

Bhima juga menilai pemerintah seharusnya segera membahas APBN Perubahan dengan skema realokasi anggaran, antara lain dengan menggeser belanja yang dinilai kurang mendesak seperti program makan bergizi gratis (MBG), koperasi desa, dan food estate untuk menambah subsidi energi. Selain itu, dia mendorong penyederhanaan kembali nomenklatur kementerian dan lembaga guna menekan belanja barang dan belanja pegawai, mengingat transfer daerah, dana pendidikan, dan dana desa sebelumnya sudah terkena kebijakan efisiensi.

"Transfer daerah, dana pendidikan dan dana desa kan sudah dikorbankan untuk efisiensi. Nah, sekarang saatnya MBG dan Koperasi desa merah putih (Kopdes)," tegasnya.

Inefisiensi Kebijakan

Peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai terdapat kontradiksi antara pengakuan pemerintah mengenai tingginya risiko ekonomi dengan sikap yang sebelumnya menilai kekhawatiran ekonom sebagai upaya menakut-nakuti pasar. Menurutnya, sebagian besar tekanan terhadap ekonomi justru berasal dari kebijakan domestik yang dinilai kurang efisien.

Dia menyoroti komposisi belanja pemerintah yang dinilai terlalu besar pada program MBG sehingga berpotensi memperlebar defisit fiskal. Kondisi tersebut mendorong lembaga pemeringkat memberikan outlook negatif dan membuat investor lebih berhati-hati terhadap surat utang Indonesia. Dampaknya, terjadi arus keluar modal yang turut menekan nilai tukar rupiah.

"Jadi risiko-risiko tersebut sebagian besar dikarenakan kebijakan dalam negeri pemerintah sendiri," ujar Huda.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan merevisi postur APBN 2026 meskipun terjadi tekanan akibat lonjakan harga minyak dunia. Menurutnya, secara rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga Maret 2026 masih berada di kisaran 68 dollar AS per barel, atau masih di bawah asumsi APBN sebesar 70 dollar AS per barel sehingga kondisi fiskal dinilai tetap terjaga.

Dia menyatakan posisi APBN saat ini masih cukup kuat untuk menahan berbagai tekanan global, termasuk fluktuasi harga energi. Meski demikian, pemerintah tetap membuka kemungkinan penyesuaian kebijakan fiskal jika tekanan global berlanjut.ers/E-10