Risiko Ekonomi RI Meningkat, tapi Kebijakan Pemerintah Kurang Efisien

JAKARTA -Peneliti ekonomi Center of economic and law studies (Celios), Nailul Huda menilai risiko yang dihadapi perekonomian Indonesia akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah akan meningkat, sayangnya kebijakan pemerintah justru kurang efisien.

Menurut Huda, risiko-risiko tersebut sudah dipaparkan sebelumnya oleh ekonom dan pada saat yang bersamaan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rupiah melemah karena ekonom “nakut-nakutin” pasar.

“Jadi saya rasa ada kontradiktif antara pernyataan Purbaya yang bilang risikonya tinggi dengan sikap yang ditunjukkan selama ini. Permasalahan tersebut juga bermuara dari kebijakan pemerintah yang kurang efisien,” ucapnya.

Hal itu mulai dari kebijakan belanja yang sangat heavy di belanja MBG (makan bergizi gratis) sehingga defisit fiskal diproyeksikan meningkat. Kemudian hal ini membuat lembaga pemeringkat utang, memberikan outlook negatif.

“Investor semakin berhati-hati terhadap surat utang Indonesia karena ada kemungkinan fiskal kita buruk. Lalu terjadi capital outflow dan menyebabkan rupiah melemah dan sebagainya. Jadi risiko-risiko tersebut sebagian besar dikarenakan kebijakan dalam negeri pemerintah sendiri,” pungkas Huda.

Penutupan Selat Hormuz

Diketahui, Menkeu Purbaya memaparkan sejumlah risiko yang dapat dihadapi perekonomian Indonesia akibat eskalasi konflik antara AS dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, salah satu risiko utama berasal dari potensi penutupan Selat Hormuz yang bisa mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas, khususnya minyak. “Ketidakpastian ini tercermin dari meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan global, ditandai volatilisasi tinggi pada indeks pasar baik VIX maupun MOVE, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan indeks dolar AS, DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 Tahun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret di Jakarta, Rabu.

Dari jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas Indonesia. Kondisi ini bisa menekan surplus neraca perdagangan sekaligus mempengaruhi neraca pembayaran.

Sementara di sektor pasar keuangan, meningkatnya ketidakpastian global berpotensi memicu arus modal keluar (capital outflow). Hal ini berpotensi menekan pasar saham, pasar obligasi, serta nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pendanaan (cost of fund).

Di sisi fiskal, Purbaya menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berperan sebagai shock absorber meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang.

Namun demikian, pemerintah juga dapat memperoleh tambahan penerimaan dari kenaikan harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit (CPO).

Pemerintah bakal terus memantau perkembangan konflik tersebut secara ketat untuk memastikan instrumen APBN dapat bekerja secara responsif. “Pemerintah juga terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar respons kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” tuturnya.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan eskalasi konflik di Timur Tengah meningkatkan volatilitas harga minyak dunia dalam jangka pendek. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, lanjutnya, pemerintah memperkuat strategi ketahanan energi nasional, termasuk menjaga kecukupan cadangan energi serta memastikan kelancaran pasokan energi domestik.