Guru Madrasah dan Harapan PPPK, Bukan Sekadar Status tapi Pengakuan Negara Atas Pengabdian Panjang

Solusi kebijakan

Jika pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK benar-benar diwujudkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para guru. Kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kesejahteraan guru berkorelasi kuat dengan kualitas pembelajaran. Guru yang memiliki kepastian penghasilan dan status pekerjaan akan lebih fokus mengembangkan kompetensi dan metode pengajaran. Mereka memiliki ruang untuk mengikuti pelatihan, memperbarui materi ajar, dan membangun inovasi pendidikan.

Di sisi lain, pengangkatan PPPK juga dapat memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Selama ini madrasah sering dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan pinggiran. Padahal, jutaan siswa di Indonesia menempuh pendidikan melalui jalur ini.

Dengan meningkatkan kesejahteraan guru, negara sekaligus memperkuat fondasi pendidikan berbasis nilai keagamaan dan karakter.

Namun agar kebijakan ini berjalan efektif, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu menyusun peta kebutuhan guru madrasah secara nasional yang lebih akurat. Data yang jelas akan memudahkan penentuan kuota PPPK secara bertahap.

Kedua, perlu ada mekanisme afirmasi bagi guru madrasah yang telah lama mengabdi. Banyak dari mereka telah mengajar lebih dari sepuluh bahkan dua puluh tahun. Pengalaman panjang ini seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam proses rekrutmen.

Ketiga, pemerintah daerah dan Kementerian Agama perlu memperkuat sistem pembinaan guru setelah diangkat menjadi PPPK. Status baru harus diikuti dengan peningkatan kapasitas profesional agar kualitas pendidikan juga meningkat.

Perjuangan guru madrasah menuju PPPK bukan hanya soal status kepegawaian. Ia adalah refleksi dari bagaimana negara memandang peran pendidikan keagamaan dalam pembangunan bangsa.

Madrasah telah lama menjadi ruang belajar bagi jutaan anak Indonesia. Di dalamnya, para guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai moral, toleransi, dan kebangsaan.

Karena itu, memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah sejatinya adalah investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan nasional.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah guru madrasah layak mendapatkan pengakuan tersebut. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa cepat kebijakan itu da

pat diwujudkan, agar pengabdian panjang para guru tidak terus berjalan dalam ketidakpastian. Ant