Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

DPRD DKI: Permasalahan Sampah di Jakarta Harus Segera Dibenahi

📅 Rabu, 04 Mar 2026, 10:00 WIB | Oleh: Tim Penulis
DPRD DKI: Permasalahan Sampah di Jakarta Harus Segera Dibenahi Doc: ANTARA
Ket. Arsip foto - Warga mengambil sampah yang tersangkut di Bendungan Polor, Kembangan Selatan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). 

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi permasalahan sampah secara tuntas karena saat ini ada beberapa titik penanganan yang masih buruk dan mengganggu kenyamanan warga di sekitar.

"Sama-sama kita ketahui bahwa masalah sampah masih bertebaran dan bertumpuk di sekitar masyarakat. Salah satu contohnya adalah TPS Rawajati di samping Stasiun Kalibata," kata August di Jakarta, Rabu (04/3).

Dia mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 Huruf h yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan bersih.

Untuk itu, August mengharapkan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman sedemikian rupa.

Pasalnya, ia masih menemukan ada beberapa kasus di Jakarta. Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menangani sampah belum membuahkan hasil yang diinginkan.

Ia mencontohkan terkait kegagalan pengelolaan sampah terutama di TPS Rawajati dan Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pengelolaan sampah di kedua lokasi tersebut buruk dan mengganggu kenyamanan warga di sekitarnya.

"Warga sudah mengeluhkan masalah sampah bertumpukan di tengah kota. Kemudian masalah sampah di Pasar Jaya, Pasar Minggu juga memperihatinkan," ujarnya.

Untuk itu, August mendesak agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung segera mengatasi permasalahan tersebut supaya tidak menjadi isu yang lebih besar lagi di masyarakat.

August juga berkomitmen akan melakukan pengawalan terhadap pembahasan Raperda Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan cara menyosialisasikan dan mengawasi pelaksanaannya kelak di masyarakat.

"Dan tentunya kami mendukung apabila itu belum dilaksanakan, belum diselesaikan, kami dari Fraksi PSI akan tetap melakukan pengawasan sampai ke akar rumput," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp84.400/...
Daerah
Bus Transjateng Akan Tambah...

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

55 menit yang lalu | Lili Lestari

Nasional
Wakil Menteri Imipas Silmy ...
Nasional
Grab Tegaskan Rumor Hengkan...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.