Junta Beri Amnesti 7.000 Orang Simpatisan Kelompok Teroris

YANGON - Junta militer Myanmar pada Senin (2/3) memberikan amnesti kepada lebih dari 7.000 tahanan yang dihukum karena membiayai, melindungi, atau menyebarkan propaganda untuk "kelompok teroris", sebutan yang mereka gunakan untuk faksi-faksi prodemokrasi yang menentang pemerintahan mereka.

Ribuan warga sipil yang menentang pemerintah telah dijebloskan ke penjara sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, mengakhiri eksperimen demokrasi selama satu dekade dan menahan tokoh terpilih Aung San Suu Kyi.

Para aktivis pro-demokrasi yang mendukung Suu Kyi dan kelompok-kelompok bersenjata yang menantang militer dalam perang saudara telah dicap sebagai kelompok teroris, dan undang-undang yang luas jangkauannya menghukum keterlibatan mereka dengan hukuman penjara seumur hidup dan kemungkinan hukuman mati.

Sebuah pemberitahuan pemerintah menyatakan bahwa kepala junta, Min Aung Hlaing, telah memerintahkan pembebasan lebih dari 7.300 tahanan yang dihukum berdasarkan ketentuan antiterorisme. Termasuk di dalamnya adalah undang-undang yang melarang pendanaan terorisme, melindungi kelompok teroris mana pun, dan menganjurkan, membujuk, menyebarkan propaganda, merekrut siapapun untuk bergabung dengan kelompok tersebut.

Para pengawas media mengkritik junta karena menggunakan undang-undang tersebut sebagai senjata untuk membungkam jurnalis dan pengguna media sosial yang kritis terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh mereka. Belum jelas secara pasti kelompok mana saja yang dituduhkan kepada para tahanan tersebut karena keterkaitannya.

Melunakkan Citra

Dalam beberapa bulan terakhir, junta telah mengumumkan pengampunan untuk beberapa kejahatan politik dalam apa yang digambarkan oleh para analis sebagai upaya untuk melunakkan citranya di tengah penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan sipil setelah pemilihan umum berakhir pada Januari.

Namun, dengan Suu Kyi masih dipenjara, partainya dibubarkan, dan partai promiliter yang dominan meraih kemenangan tanpa perlawanan, para kritikus mencemooh transisi tersebut sebagai upaya publisitas untuk mengubah citra pemerintahan junta.

“Min Aung Hlaing mengabulkan pembebasan mereka untuk menandai hari libur nasional pada Senin dengan mempertimbangkan ketenangan pikiran masyarakat umum serta atas dasar kemanusiaan," demikian pernyataan pemerintah.

Menurut pernyataan terpisah, hampir 12.500 orang yang menghadapi persidangan atas tuduhan terorisme yang sama, akan dibebaskan dari tuntutan. Junta sering memberikan amnesti kepada para tahanan pada hari libur nasional, dan serangkaian pengumuman pada Senin juga mengumumkan pembebasan lebih dari 2.800 tahanan lainnya dan 10 warga negara asing yang dipenjara, tanpa merinci pelanggaran mereka. AFP/I-1