Soroti Gratispol Pendidikan dan Kesehatan, DPRD Kaltim Sampaikan Hasil Reses

JAKARTA - Rapat Paripurna ke-3 masa sidang III tahun 2025 DPRD Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026), diwarnai evaluasi tajam terhadap program Gratispol serta kondisi infrastruktur dasar di berbagai daerah.

Sebanyak 32 anggota dewan menyampaikan laporan hasil reses yang digelar pada 25 Januari - 1 Februari 2026. Aspirasi dari sejumlah daerah pemilihan mengerucut pada dua isu utama, yakni efektivitas Gratispol dan ketimpangan layanan dasar.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud beserta jajaran pemerintah provinsi.

Dari tujuh fraksi yang menyampaikan laporan, keluhan masyarakat dinilai relatif seragam. Infrastruktur jalan lingkungan, akses air bersih, drainase, hingga fasilitas pendidikan disebut belum merata. Namun sorotan paling kuat tertuju pada implementasi Gratispol, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Yonavia menilai terdapat persoalan teknis dalam pelaksanaan Gratispol pendidikan. Proses verifikasi dinilai lambat, sementara skema pembiayaan dianggap belum sepenuhnya gratis.

"Mahasiswa masih menanggung kekurangan UKT karena hanya ditanggung maksimal Rp5 juta per semester. Ada pembatasan usia dan jenis kelas, sehingga dianggap tidak sesuai dengan janji kampanye," ujarnya.

Selain itu, fraksi tersebut juga menyoroti distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) yang belum optimal. Kendala regulasi pusat diakui menjadi hambatan, namun pemerintah daerah dinilai perlu mencari solusi alternatif.

"Belajar dari Sulawesi Selatan, alsintan tetap bisa diberikan lewat komunikasi intens antara provinsi dan pemerintah pusat," katanya.

Fraksi PAN-NasDem mencatat 312 usulan dari 66 desa dan kelurahan. Infrastruktur jalan menjadi aspirasi dominan, termasuk keluhan terkait kondisi Tol Balikpapan-Samarinda yang bergelombang.

Masalah lain yang disorot meliputi belum meratanya distribusi air bersih, lampu penerangan jalan umum (LPJU), hingga kebutuhan pembangunan dan renovasi sekolah dari tingkat SMA, SMK sampai PAUD.

Di bidang kesehatan, fraksi juga menyinggung penonaktifan sejumlah peserta BPJS PBI yang berdampak pada akses layanan masyarakat. Warga berharap Gratispol kesehatan dapat menjadi solusi.

"Program beasiswa juga belum menyeluruh. Banyak siswa dan mahasiswa yang belum mendapatkan manfaatnya," ujar Baharuddin Demmu.

Menanggapi berbagai catatan tersebut, Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas hasil reses DPRD. Ia menilai laporan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Kami akui memang mesti ada evaluasi. Tetapi tahap kedua sudah kami anggarkan sekitar Rp1,37 triliun. Tentu ada mekanisme pendaftaran yang harus diikuti mahasiswa," jelasnya.

Rudy menegaskan efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas agar benar-benar berdampak pada pengurangan kesenjangan wilayah serta peningkatan kualitas layanan publik.