Pemkab Tangerang Pasang Mata Tajam, Dana CSR Kopdes Merah Putih Tak Boleh Melenceng

TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, memperketat pengawasan terhadap penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp100 juta yang diterima Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Langkah ini mencerminkan upaya memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan secara produktif, transparan, dan tepat sasaran dalam memperkuat kapasitas usaha koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Pengawasan menjadi krusial agar dana CSR tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap pengembangan usaha anggota, peningkatan omzet, serta penciptaan nilai tambah ekonomi lokal.

Dengan tata kelola yang akuntabel, intervensi ini berpotensi memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah di Tangerang, Minggu (22/2), menuturkan setiap KDKMP yang telah menerima modal awal tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

"Jadi untuk pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait, tetapi juga melibatkan pihak lain termasuk Kejaksaan," katanya.

Ia menjelaskan, sebagai langkah konkrit pemerintah daerah dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan program KDKMP, pihaknya rutin menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) bagi pengurus koperasi untuk meningkatkan kemampuan manajerial.

"Langkah ini sebagai salah satu yang paling intensif dilakukan di Indonesia demi memastikan program KDKMP selaras dengan instruksi pemerintah Pusat," katanya menambahkan.

Anna juga mengatakan bahwa penyelenggaraan program koperasi desa yang diinisiasi pemerintah pusat ini, dinilai sangat mempengaruhi terhadap motor penggerak ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh masyarakat desa.

"Yang penting beroperasional terlebih dahulu, meskipun gerai sementaranya kecil, agar masyarakat bisa melihat wujud koperasinya dan tertarik menjadi anggota. Ini soal perputaran ekonomi di tingkat bawah," jelasnya.

Dalam hal ini, sudah terdapat 80 persen koperasi desa di Kabupaten Tangerang sudah mulai beroperasi. Namun, sisanya masih terdapat beberapa kendala pada tingkat desa serta masalah di internal kepengurusan.

Beberapa pengelola KDKMP mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, dan gas Elpiji. Hal ini diduga karena tingginya permintaan pasar dan dominasi suplier besar.

Saat ini, pembangunan fisik gerai yang dibangunkan oleh PT. Agrinas Pangan Indonesia yang bekerja sama dengan pihak TNI baru mencapai 11 unit dari target 274 desa. Banyak pengurus koperasi yang merasa keberatan dengan tingginya biaya sewa ruko.

"Kami mendorong kepala desa untuk lebih proaktif menyediakan fasilitas di area kantor desa agar operasional tetap berjalan," kata dia.