Awal Tahun Berat, Defisit APBN Tembus Rp54 Triliun

JAKARTA – Pengendalian defisit anggaran merupakan kunci menjaga kredibilitas fiskal dan stabilitas ekonomi jangka menengah.

Defisit yang melebar tanpa perencanaan matang berisiko meningkatkan beban utang, menekan ruang belanja produktif, serta memicu persepsi risiko di pasar keuangan.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada kenaikan biaya pinjaman pemerintah maupun sektor swasta.

Sebaliknya, defisit yang terkelola secara disiplin memberi sinyal kuat tentang kehati-hatian fiskal. Pemerintah tetap dapat menjalankan fungsi stimulus saat dibutuhkan, namun dengan batas yang terukur dan berkelanjutan.

Karena itu, pengendalian defisit bukan semata soal menekan angka, melainkan memastikan setiap rupiah belanja negara menghasilkan dampak ekonomi yang optimal tanpa mengorbankan kesehatan fiskal di masa depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Januari 2026.

“Posisi defisit APBN Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2).

APBN per Januari 2026 mencetak defisit meski pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif sebesar 20,5 persen (year-on-year/yoy).

Nilai realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.

Kinerja itu ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp138,9 triliun atau 5,2 persen dari target, dengan rincian penerimaan pajak mencapai Rp116,2 triliun (4,9 persen target) dan kepabeanan dan cukai Rp22,6 triliun (6,7 persen target).

“Pajak di bulan Januari itu tumbuh 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan makro sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saya harap ke depannya berlanjut terus,” ujar Purbaya.

Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp33,9 triliun atau 7,4 persen dari target. Meski pertumbuhannya terkoreksi 20,4 persen, Purbaya menyebut kinerja ini menunjukkan pemulihan di luar komponen non-berulang tahun lalu.

Sebagai catatan, serapan PNBP mengalami penyesuaian sejak komponen penerimaan dari dividen Badan Usaha Milik Negara beralih ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target, tumbuh 25,7 persen (yoy).

Menurut Purbaya, pertumbuhan itu menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakselerasi penyaluran belanja sejak awal tahun, khususnya dalam mendukung program prioritas, menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.