Akses Jalan Sulit, Pembangunan Huntara Korban Banjir Aceh Timur Terhambat

Aceh Timur, Aceh - Pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban banjir bandang yang tinggal di dusun-dusun terisolir di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, terhambat akses jalan yang sulit. 

Kepala Dusun Ranto Panyang Rubek, Jahidin yang ditemui di Dusun Ranto Panyang Rubek, Desa Sijudo, Pante Bidari, Aceh Timur, Aceh, Sabtu (21/2), menyampaikan, pihaknya sudah mendaftarkan dusun mereka untuk menerima bantuan huntara dari pemerintah.

Namun pembangunan huntara terhambat akses jalan yang sulit. Karena itu, para penyintas bencana tersebut masih tinggal di pengungsian.

"Kami masih tinggal di pengungsian. Kami sudah mendaftar untuk huntara, tetapi karena kadang kondisi jalan kami, karena kondisi cuaca, kadang alat nggak bisa masuk,” ujarnya.

Jahidin menjelaskan bahwa Dusun Ranto Panyang Rubek merupakan salah satu dusun dengan dampak terparah akibat banjir bandang yang melanda Aceh Timur pada akhir November 2025.

Penduduk Dusun Ranto Panyang Rubek terdiri atas 46 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak 32 KK kehilangan rumah. Sedangkan rumah yang tersisa mengalami rusak berat sehingga mau tidak mau mereka tinggal di pengungsian.

Dusun ini merupakan salah satu dusun yang hilang dengan lokasi yang terisolir. Untuk mengakses Dusun Ranto Panyang Rubek dari jalan utama, seseorang harus menembus perkebunan sawit

Jalan yang masih berselimut lumpur dengan durasi perjalanan kurang lebih 2 jam. Jalan berselimut lumpur yang dilalui bukanlah jalan datar, melainkan tanjakan terjal dan turunan berkelok.

Kondisi jalan yang basah, terutama setelah diguyur hujan, rawan membuat kendaraan tergelincir. Karena itu, untuk mengakses Dusun Ranto Panyang Rubek dibutuhkan kendaraan dengan spesifikasi tertentu, terlebih untuk mendukung perjalanan di luar jalur utama (off-road).

Ekstremnya perjalanan yang harus ditempuh menyebabkan kawasan tersebut terisolir dari bantuan-bantuan yang dibutuhkan pascabencana.

“Sebagian masyarakat kami memanfaatkan kayu-kayu sisa untuk membuat hunian sementara, sambil menunggu (huntara pemerintah),” ujar Jahidin.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan terdapat 29 desa yang hilang karena tersapu longsor atau banjir. Dari jumlah tersebut, 21 desa berada di Aceh, tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah dan Gayo Lues.

Hilangnya desa-desa tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut relokasi penduduk serta penataan ulang administrasi pemerintahan desa, apakah akan dibangun kembali di lokasi baru atau dihapus dari sistem administrasi wilayah.

Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi tersebut menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih dinyatakan hilang. Wilayah terdampak mencapai 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan dan 4.511 desa.