Dana Desa Lebih Banyak ke KDMP, Desa Didorong Jadi Mesin Ekonomi Lokal

JAKARTA – Kalau dilihat lebih dekat, keputusan mengalokasikan lebih dari separo Dana Desa untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya bukan sekadar soal angka—ini soal arah pembangunan desa ke depan.

Selama ini, Dana Desa kerap habis untuk infrastruktur dasar: jalan, drainase, atau balai warga. Penting, iya. Tapi dampaknya sering terasa jangka pendek.

Nah, dengan porsi besar dialihkan ke koperasi, pemerintah seperti ingin menggeser fokus dari bangun fisik ke bangun ekonomi. Koperasi diharapkan jadi mesin penggerak usaha warga, dari UMKM, pertanian, sampai distribusi kebutuhan pokok.

Pendekatannya pun terasa lebih strategis. Alih-alih bantuan yang sifatnya sekali pakai, koperasi didorong menjadi lembaga produktif yang bisa berputar terus—modalnya hidup, usahanya berkembang, dan manfaatnya kembali ke masyarakat desa.

Kalau dikelola dengan serius dan transparan, skema ini berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi desa sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan 58,03 persen anggaran Dana Desa 2026 untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari 2026.

“Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP dihitung sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap desa atau sebesar Rp34,57 triliun,” bunyi Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026, dikutip di Jakarta, Rabu (18/2).

Pada Pasal 20 ayat (3), dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP berupa pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

Pencairan Dana Desa untuk mendukung KDMP disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung penyaluran dana.

Adapun alokasi Dana Desa secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp60,57 triliun.

Sisa pagu Dana Desa, di luar yang digunakan untuk mendukung KDMP, dialokasikan menjadi pagu reguler dengan nilai sebesar Rp25 triliun.

Secara umum, anggaran Dana Desa digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan tiap desa.

Pasal 20 ayat (1) PMK 7/2026 merinci penggunaan itu termasuk untuk penanganan kemiskinan ekstrem dengan bantuan langsung tunai (BLT), penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, serta peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa.