Tiffani & Co Disegel, APPI Dukung Demi Lindungi UMKM

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta menyegel sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany&Co. Upaya untuk melindungi industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) Stefanus Lo dalam keterangannya, Jumat (13/2), menyebutkan, penindakan ini patut didukung dan diapresiasi karena fungsi Bea Cukai sebagai perwakilan negara, bukan hanya mengejar pendapatan negara, namun juga mendukung industri dalam negeri.

"Peran ini saya kira sedang dimaksimalkan oleh Bea Cukai. Jadi kami merasakan hadirnya negara dalam industri ini. Saya kira ini juga ke depannya ikut melindungi industri UMKM," katanya.

Selama ini produsen perhiasan juga dikenakan PPN, PPH, sementara barang impor diduga ada kecurangan bayar. "Jadi produsen dalam negeri merasa ada yang tidak adil," katanya.

Ia juga menyebutkan siapapun pelaku industri harus menaati peraturan, termasuk importasi yang menyangkut PPN Impor, Bea dan PPH impor.

"Semua harus ditaati demi menjaga keseimbangan antara barang impor dan produksi dalam negeri. Siapapun yang berbisnis di Indonesia wajib mengikuti peraturan," kata Stefanus.

Stefanus juga menambahkan, pada dasarnya segala barang mewah memiliki persamaan aturan impor. Namun barang besar seperti mobil mewah atau permesinan dan alat berat bisa dikatakan perhiasan lebih ekstrem.

"Karena barangnya kecil, namun memiliki 'value' yang tinggi, jadi bisa dikatakan 'mudah diselundupkan'. Jadi kami sangat mendukung penindakan di Industri perhiasan ini," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, selama ini banyak kecurangan yang terjadi di sektor ekspor-impor. Namun sedikit yang terungkap.

"Langkah ini sangat bagus untuk menjadi awal pengungkapan kasus barang-barang ekspor-impor," katanya.

Ia menambahkan, jajaran Bea dan Cukai jangan hanya berhenti di penyitaan barang bermasalah saja. Namun, setelah identifikasi pemilik barang dilakukan, Bea Cukai bisa bekerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memproses secara pidana para pelaku.

Dengan demikian, proses penegakan hukum menjadi lebih komprehensif dan tidak terputus di tengah jalan karena Bea Cukai tidak punya kapasitas seperti polisi yang biasa melakukan investigasi. "Jadi harus benar-benar berbasis data yang kuat," kata Trubus.

Trubus menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah penindakan. Ia juga mendorong agar Bea Cukai memperluas kewenangannya dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik barang dan jaringan distribusinya.