IPB: Indonesia Negara Agraris tapi dalam Bayang-Bayang Impor

Pemerintah RI harus mengevaluasi arah pembangunan sektor pertanian nasional jika ingin benar-benar mencapai kemandirian pangan. Perlunya evaluasi itu dengan melihat pendekatan yang dilakukan Tiongkok di mana Pemerintahnya lebih fokus pada penguatan teknologi dan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kegiatan impor beras ke Indonesia masih tinggi hingga Mei 2024. Menurut data BPS, pada periode Januari-Mei 2024 impor beras ke Indonesia meningkat 165,27%. "Impor pangan jika dirinci pertama beras naik 165,27% dibandingkan Januari-Mei 2023," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, Rabu, (19/6/2024).

Berdasarkan data BPS, impor beras ke Indonesia pada Januari-Mei 2023 masih mencapai 854 ribu ton. Sementara pada periode Januari-Mei 2024 jumlah impor mencapai 2,2 juta ton.

Teknologi Agraria

Anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia DIY, Pranasik Faihaan, dari Yogyakarta, Kamis (12/2) mengatakan Tiongkok mengembangkan teknologi agraria untuk menaikkan produktivitas sehingga dapat mengurangi kebutuhan lahan pertanian menuju kemandirian pangan.

Tanpa tekad penuh dan dukungan nyata melalui intensifikasi serta implementasi teknologi agraria dalam pembangunan pangan nasional, Indonesia akan berjalan di tempat atau bahkan menyusut dalam program kemandirian pangan nasional. Sedangkan Indonesia berkali-kali membuka lahan baru melalui program food estate, tetapi lahan pertanian dan perkebunan yang ada tidak dipertahankan untuk produktivitas yang lebih tinggi.

Hal itu yang menyebabkan kebergantungan Indonesia pada impor pangan masih cukup tinggi. Padahal, tidak ada satu pun negara adidaya dunia yang tergantung pada impor pangan di atas 20 persen dari total kebutuhan pangan mereka. Sedangkan Indonesia, berdasarkan data perdagangan tahun 2024-2025, Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 60-70 persen lebih impor Indonesia ditujukan untuk bahan baku/penolong yang mendukung industri dalam negeri.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka tanpa tekad penuh dan dukungan nyata melalui intensifikasi serta implementasi teknologi agraria dalam pembangunan pangan nasional, Indonesia akan berjalan di tempat atau bahkan menyusut dalam program kemandirian pangan nasional.

“Pertanian dan perkebunan yang sudah menghasilkan pangan harus dijaga dan didukung total untuk kelangsungan hidupnya dan tidak sebaliknya dibiarkan gagal atau malah dibuat sulit untuk keberlangsungan hidupnya,” ujar Pranasik.

Tiongkok jelas Pranasik mengembangkan teknologi penelitian untuk varietas bioteknologi jagung yang memiliki kadar protein lebih tinggi sehingga dapat mengurangi kebergantungan pada kedelai impor untuk pakan ternak. Tanpa tekad negara untuk mencintai dan mendukung total pertanian dan perkebunan pangan nasional yang sudah ada, sulit mengharapkan pengembangan baru yang belum menghasilkan pangan.

Ia menambahkan, teknologi agraria hanya bisa maju di dalam negeri jika negara secara nyata memberikan jaminan perlindungan hukum dan kebijakan positif terhadap kelangsungan pertanian dan perkebunan pangan nasional, sehingga dapat meningkatkan investasi pada riset dan teknologi yang membutuhkan modal serta waktu sangat besar untuk bisa bersaing secara global.

Jika negara sebut Pranasik mencintai dan mendukung total pertanian dan perkebunan pangan nasional, maka strategi utama dan pertama dari food security bisa tercapai, di mana hal itu merupakan tingkat kepentingan teratas bagi setiap negara adidaya yang berdaulat.

Kalau melihat komposisi demografi, sekitar 43 persen penduduk Indonesia hidup di perdesaan dengan lebih dari 83.000 desa. Dibanding Amerika Serikat (AS) hanya memiliki sekitar 20 persen penduduk di pedesaan namun menjadi salah satu eksportir pangan terbesar dunia. Tiongkok, dengan sekitar 34 persen penduduk desa, hanya membutuhkan 23 persen impor pangan.