IPB: Indonesia Negara Agraris tapi dalam Bayang-Bayang Impor

JAKARTA-Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Gusti Artama Gultom menegaskan bahwa suatu ironi, Indonesia sebagai negara agraris dengan tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, namun masih importir bahan pangan. 

Beberapa bahan pangan yang menjadi langganan impor yakni jagung, daging, gula dan gandum. "Hingga saat ini, Indonesia masih sepenuhnya bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan gandum, bahkan bahan baku tempe dan tahu pun Indonesia masih harus impor,"ungkapnya pada Koran Jakarta (14/2).

Di tengah narasi lumbung pangan dunia dan swasembada pangan, identitas Indonesia sebagai negara agraris menjadi pertanyaan. Negara agraris sering kali dikaitkan dengan tanah yang subur, lahan pertanian yang luas, iklim tropis dengan cahaya matahari sepanjang waktu, juga mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani. "Akan tetapi, faktor ini tidak lagi cukup untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara agraris,"ungkapnya.

Jika jati diri Indonesia tutur Dr. Gusti adalah negara agraris, semestinya identitas ini tidak hanya kisah di masa lalu saja dimana Indonesi pernah menjadi eksportir gula, sapi, bahkan mencapai swasembada pangan. Sebagai negara agraris, seharusnya dibarengi dengan penerapan teknologi pertanian yang maju, peningkatan produktivitas pertanian yang tinggi, sistem pertanian yang efisien, sumber daya petani yang mumpuni, dan memiliki kebijakan yang mendukung kuat pertanian. 

Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Di satu sisi, Indonesia justru menduduki peringkat ke-63 dari 113 negara untuk Global Food Security Index (GFSI). Sementara negara tetangga yakni Malaysia dan Singapore berada pada peringkat ke-41 dan ke-28. Peringkat GFSI ini menggambarkan sejauh mana keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan pangan, serta sumber daya alam dan ketahanan pangan. 

Dalam ilmu ekonomi, memang impor tidaklah selalu salah. Jepang, meski sudah memiliki teknologi pertanian yang sudah maju, juga masih mengimpor sebagian kebutuhan bahan pangannya. Namun, kunci utama yang membedakan adalah struktur eknomi dan daya tawar negara tersebut dalam perdagangan global. 

Negara kuat seperti Jepang, mengimpor merupakan pilihan yang rasional, artinya ada faktor lain yang menyebabkan impor menjadi lebih rasional dibandingkan harus memproduksi sendiri. Faktor ini dapat disebabkan keterbatasan lahan atau biaya produksi di negaranya lebih tingi akibat upah yang tinggi pula.

Ketahanan vs Kedaulatan

Ketahanan pangan berbicara tentang ketersediaan dan akses, termasuk melalui impor. Sementara kedaulatan pangan menekankan kemampuan produksi domestik dan kontrol atas sistem pangan. Indonesia tampaknya terlalu nyaman dengan pendekatan ketahanan berbasis impor, tetapi belum cukup berani membangun kedaulatan berbasis produktivitas dan teknologi.Impor bukanlah solusi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

 Kebergantungan impor sangat rentan terhadap gejolak harga global, fluktuasi nilai tukar, gangguan rantai pasok global bahkan kondisi geopolitik internasional. Memang dalam jangka pendek, impor memang menjadi cara cepat untuk memenuhi ketersediaan bahan pangan. 

Kebergantungan impor tidak hanya akan melemahkan posisi petani selaku produsen uatma. Di tingkat petani, harga komoditas akan semakin fluktatif dan cenderung akan merugikan petani, terutama saat musim panen. Kondisi ini membuat petani dihadapkan pada ketidakpastian pasar. Akan tetapi, juga berdampak terhadap seluruh rantai subsitem agribisnis pertanian mulai dari industri hulu (industri benih, pupuk, peralatan pertanian), usaha tani, industri hilir (pengolahan), dan distribusi serta rantai pemasaran juga akan terganggu. 

Dengan melemahnya kinerja seluruh rantai subsitem agribisnis ini, dampaknya tidak saja hanya kerugian petani, namun kerugian ekonomi nasional yang lebih besar termasuk hilangnya nilai tambah dan kehilangan lapangan pekerjaan. 

Sistem pertanian saat ini tidak lagi cukup hanya mengandalkan teknologi konvensional. Pertanian saat ini telah dihadapkan pada tantangan perubahan iklim, peningkatan suhu, pergeseran musim dan kekeringan. Dibutuhkan pengembangan varietas benih yang bisa menjawab semua tantangan ini serta produktivitas yang tinggi. Anggaran penelitian terkait pertanian harus ditingkatkan, melakukan modernisasi pertanian dan manajemen air khususnya pada saat musim kemarau. Regenerasi petani juga harus dilakukan dengan menghadirkan petani yang ‘melek’ teknologi dan adaptif terhadap perubahan zaman. 

Pengurangan impor secara bertahap, tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan pembatasan perdagangan semata. Indonesia harus memiliki rencana jangka panjang untuk pembanguan pertanian. Kunci utamanya terletak pada penguatan usaha tani dan percepatan implementasi teknologi. Peningkatan produktivitas melalui benih/bibit unggul, mekanisasi, modernisasi irigasi, dan pemanfaatan digitalisasi dan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pertanian. 

Pemerintah RI harus mengevaluasi arah pembangunan sektor pertanian nasional jika ingin benar-benar mencapai kemandirian pangan. Perlunya evaluasi itu dengan melihat pendekatan yang dilakukan Tiongkok di mana Pemerintahnya lebih fokus pada penguatan teknologi dan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kegiatan impor beras ke Indonesia masih tinggi hingga Mei 2024. Menurut data BPS, pada periode Januari-Mei 2024 impor beras ke Indonesia meningkat 165,27%. "Impor pangan jika dirinci pertama beras naik 165,27% dibandingkan Januari-Mei 2023," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, Rabu, (19/6/2024).