Program Biodiesel Berhasil, Devisa Terselamatkan, Emisi Karbon Terkendali

DEPOK – Program biodiesel berbasis sawit terus menunjukkan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional sekaligus perekonomian Indonesia. Sejak dijalankan secara bertahap lebih dari dua dekade terakhir, konsumsi biodiesel melonjak signifikan, menghasilkan penghematan devisa ratusan triliun rupiah serta menekan emisi karbon.

Hal ini mengemuka dalam Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan. Kegiatan bertemakan Dukungan Program Biodiesel Bagi Kemandirian Energi dan Perekonomian Indonesia digelar di Depok, Jawa Barat, Kamis (5/3).

Pimpinan Redaksi Majalah Sawit Indonesia, Qayuum Amri menjelaskan bahwa riset biodiesel sawit telah dimulai sejak 1990-an oleh sejumlah peneliti nasional. Gagasan tersebut kemudian diperkuat melalui kebijakan mandatori biodiesel sejak 2009 yang terus meningkat baurannya dalam satu dekade lebih.

“Hari ini hasilnya sangat terasa. Konsumsi biodiesel yang pada 2009 baru sekitar 1 juta kiloliter, kini sudah mencapai sekitar 15 juta kiloliter. Artinya naik lebih dari 1.100 persen,” ujar Qayuum

Ia memaparkan, sepanjang 2015–2025 program biodiesel telah menghemat devisa negara hingga Rp720 triliun dan menurunkan emisi sekitar 228 juta ton CO₂. Menurutnya, capaian tersebut menegaskan bahwa sawit tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memberi manfaat lingkungan.

“Masih ada anggapan program ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Faktanya justru sebaliknya. Dampaknya besar bagi tenaga kerja, petani, hingga harga tandan buah segar (TBS) petani,” katanya.

Workshop ini terdiri dari dua sesi yang menghadirkan pembicara yaitu Dr. Fadhil Hasan (Anggota Dewan Energi Nasional), Ernest Gunawan (Sekjen APROBI), Herbert Wibert Victor (Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi Kementerian ESDM RI), Mochamad Husni (Pengurus Bidang Komunikasi Media GAPKI), Ahmad Zuhdi (BPDP), Dr. Gusti Gultom (Dosen IPOSS), dan Dimas Pamungkas (Kepala Divisi Riset IPOSS).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Fadhil Hasan dalam kesempatan itu menegaskan biodiesel kini menjadi bagian penting kebijakan energi lintas sektor. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Energi Nasional terbaru melalui PP No. 40 Tahun 2025 sebagai pengganti aturan lama. Regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan turunnya produksi minyak, meningkatnya impor, serta kebutuhan energi yang terus naik seiring target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi. Sawit dan turunannya menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.

Sepanjang tahun lalu, realisasi biodiesel tercatat 14,2 juta kiloliter dan berhasil mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter. Capaian tersebut dinilai memberi kontribusi langsung terhadap indeks ketahanan energi nasional.

Program campuran saat ini masih bertahan di B40 sepanjang 2026, sementara implementasi B50 masih menunggu kesiapan pasokan dan hasil uji teknis. “Kita ingin transisi berjalan bertahap, agar suplai dan industri siap. Target akhirnya jelas, yaitu kemandirian dan kedaulatan energi,” kata Fadhil.

Dari sisi teknis, Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM Herbert Wibert Victor menjelaskan bahwa biodiesel didistribusikan melalui skema pencampuran wajib (blending) di terminal sebelum disalurkan ke SPBU dan industri.

Untuk 2026, kapasitas terpasang industri biodiesel mencapai 22 juta kiloliter dengan alokasi penyaluran sekitar 16,5 juta kiloliter. Realisasi 2025 sendiri telah mencapai hampir 15 juta kiloliter atau sekitar 96 persen dari target.

Pemerintah juga menyiapkan skema insentif berbasis selisih harga solar guna menjaga keberlanjutan program, termasuk untuk sektor PSO dan non-PSO.