Alokasi Dana Desa Turun, Cianjur Andalkan Koperasi Merah Putih Genjot Ekonomi Desa

Cianjur - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendorong pemerintah desa mengoptimalkan potensi ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, seiring menurunnya alokasi Dana Desa tahun 2026.

Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Cianjur, Dendi Reynaldi di Cianjur, Senin (2/2), mengatakan besaran dana desa reguler yang diterima masing-masing desa tidak sama, tergantung formula perhitungan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Menyusutnya DD yang diterima desa karena berjalannya program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang berdampak pada skema pembagian anggaran ke desa-desa termasuk di Cianjur," katanya.

Dia menjelaskan paling besar DD yang diterima desa sekitar Rp518 juta dan paling kecil Rp240 juta, sedangkan rata-rata setiap desa menerima sekitar Rp370 juta, dimana dana tersebut sudah didistribusikan.

Sehingga sebagian besar desa, saat ini sedang melakukan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sepanjang tahun anggaran berjalan.

Sedangkan pencairan dana desa dilakukan dalam dua tahap dengan proporsi yang berbeda menyesuaikan status kemandirian desa seperti desa berstatus mandiri pencairan tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen.

"Sedangkan desa yang belum mandiri tahap awal pencairan-nya 40 persen dan tahap berikutnya 60 persen," katanya.

Pihaknya menilai berkurangnya alokasi Dana Desa menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pihaknya mendorong desa agar tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat.

Penyusutan dana desa menjadi tantangan, sehingga esa harus mulai memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), dengan memaksimalkan keberadaan gerai usaha yang dikelola DMP yang berpotensi menjadi sumber pemasukan baru desa," katanya.

"Desa dapat memaksimalkan gerai yang ada di KDMP sebagai PADes, sehingga ke depan desa dapat mandiri dan tidak lagi bergantung pada dana transfer dari pusat untuk menjalankan berbagai program," katanya.