Solikin Bawa Konsep Semangka Saat Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, Penasaran?

JAKARTA – Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) merupakan mekanisme krusial untuk menilai kompetensi profesional, integritas, dan kapasitas manajerial calon pejabat tinggi BI.

Secara analitis, proses ini tidak hanya menilai kemampuan teknis dalam pengelolaan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kebijakan makroekonomi, tetapi juga meninjau rekam jejak etika, kepatuhan regulasi, dan independensi pengambilan keputusan.

Fit and proper test menjadi fondasi untuk memastikan bahwa pejabat yang menduduki posisi strategis dapat memimpin kebijakan moneter secara kredibel, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memperkuat kepercayaan pasar, sehingga integritas dan efektivitas lembaga moneter tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi domestik maupun global.

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro mengusung delapan strategi yang disingkat dengan istilah “Semangka” dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen.

Ia menjelaskan bahwa delapan strategi tersebut diusung guna menerjemahkan misi bank sentral agar lebih konkret dan terukur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Delapan strategi semangka ini dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk sekaligus menopang program Asta Cita pemerintah,” kata Solikin dalam pemaparannya pada sesi uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Jumat (23/1).

Kedelapan strategi antara lain stabilitas makroekonomi dan keuangan, ekonomi syariah dan pesantren, makroprudensial inovatif, akselerasi reformasi struktural, navigasi stabilitas harga pangan, gerak UMKM dan ekonomi kreatif, keandalan digitalisasi sistem pembayaran, serta aksi bersama, sinergi, dan kolaborasi.

Terkait stabilitas makroekonomi dan keuangan, Solikin mengingatkan bahwa hal itu berfungsi sebagai jangkar untuk ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang bergejolak.

Ia menekankan bahwa stabilitas yang harus dibangun bukanlah stabilitas yang kaku dan reaktif, melainkan bersifat dinamis dan antisipatif. Keterkaitan antar sektor riil, sektor keuangan, dan pasar keuangan juga harus diperkuat agar transmisi kebijakan berjalan lebih efektif dan potensi risiko sistemik dapat diantisipasi sejak dini.

Pada strategi ekonomi syariah dan pesantren, Solikin mencatat bahwa dalam konteks Indonesia, ekonomi pesantren sejatinya merupakan modal sosial yang mendorong produktivitas pembangunan ekonomi nasional.

Dalam hal ini, BI akan memperkuat komitmen dalam pengembangan ekonomi pesantren, antara lain melalui penguatan dan integrasi ekosistem usaha meliputi pembiayaan syariah, akses pasar, teknologi, dan pendampingan.

Selanjutnya, strategi makroprudensial inovatif diarahkan untuk menjadi instrumen kunci dalam mendorong intermediasi pembiayaan yang optimal, seimbang, dan inklusif di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan bank sentral.

Dalam konteks mendorong intermediasi, prinsip untuk menjembatani suplai likuiditas dengan permintaan kredit dinilai diperlukan. Oleh sebab itu, Solikin pun mengusung program baru bernama “Pinisi” yaitu percepatan intermediasi perbankan.

Pada strategi akselerasi reformasi struktural, menurut Solikin, aspek tersebut menjadi prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.