Usulan Dewan Perdamaian Trump Picu Kekhawatiran Munculnya Lembaga Tandingan PBB

NEW YORK - Kekhawatiran semakin meningkat di kalangan diplomat terkait Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik global yang dikhawatirkan para kritikus dapat menyaingi atau bahkan melemahkan otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kekhawatiran ini muncul hanya beberapa bulan setelah PBB memperingati hari jadinya yang ke-80, sebuah tonggak sejarah yang memperingati pendirian organisasi tersebut pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II untuk mencegah perang global dahsyat lainnya.

Kini, misi tersebut menghadapi pengawasan baru bukan hanya dari konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga dari lembaga baru yang dipelopori oleh Trump sendiri.

Dewan Perdamaian awalnya diberi mandat terbatas oleh Dewan Keamanan PBB November lalu, yang disetujui semata-mata sebagai mekanisme untuk mendukung proses perdamaian di Gaza. Namun perkembangan terkini menunjukkan bahwa proyek tersebut berkembang pesat melampaui cakupan tersebut.

Draf piagamnya bahkan dilaporkan sama sekali tidak menyebutkan Gaza. Sebaliknya, badan tersebut digambarkan sebagai organisasi yang dirancang untuk "menjamin perdamaian" di wilayah yang terancam konflik, sebuah mandat yang sangat mirip dengan Dewan Keamanan PBB.

“Jika negara-negara anggota, jika negara-negara memutuskan untuk bergabung – dan bukan hanya bergabung, tetapi benar-benar melembagakan dan melanjutkan proses Dewan Perdamaian ini – maka itu akan menjadi struktur paralel atau bersaing dengan Dewan Keamanan PBB, yang merupakan lembaga yang telah menghadapi masalah legitimasi dan keuangan yang sangat besar selama beberapa tahun terakhir,” kata Maya Ungar, seorang analis PBB di International Crisis Group.

Pada  Rabu (21/1), Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Dewan Perdamaian akan menyelesaikan banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh PBB.

Ketika ditanya apakah PBB memandang dewan tersebut sebagai ancaman, Farhan Aziz Haq, wakil juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, memberikan tanggapan yang hati-hati.

“Masih terlalu dini untuk mengatakan seperti apa Dewan Perdamaian itu nantinya,” kata dia. “Satu hal yang kami ketahui adalah bahwa Dewan Keamanan telah mendukung Dewan Perdamaian secara khusus untuk pekerjaan di Gaza,” imbuh dia.

Terlepas dari jaminan tersebut, negara-negara anggotanya semakin fokus pada bagaimana badan baru tersebut akan dikelola.

Menurut draf kutipan piagam Dewan Perdamaian, Trump akan memegang kekuasaan yang luas sebagai ketua, termasuk wewenang untuk memveto keputusan dan memberhentikan anggota secara sepihak.

“Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa hal ini telah dirancang agar ketua, Donald Trump, memiliki rasa kekuasaan universal,” kata Ungar. “Jadi menurut saya itu perbedaan penting. Bukan Amerika Serikat—melainkan Donald Trump sendiri yang memilih penggantinya, yang pada dasarnya berhak memveto setiap keputusan yang akan dibuat oleh dewan. Dan saya pikir ini adalah salah satu alasan mengapa ada kekhawatiran dari negara-negara anggota.”

Keanggotaan

Kekhawatiran tersebut muncul ketika berbagai negara mempertimbangkan apakah akan secara resmi bergabung dengan dewan tersebut. Keanggotaan tetap dilaporkan menelan biaya US$1 miliar, sementara anggota non-berbayar dapat berpartisipasi hingga tiga tahun.

Menurut seorang pejabat senior Gedung Putih, sekitar 35 negara telah setuju untuk bergabung dalam proyek tersebut. Negara-negara tersebut termasuk Arab Saudi, Indonesia, Turki, Mesir, dan Belarus.