PERUSAHAAN MELANGGAR HUKUM

Satgas PKH Umumkan 28 Perusahaan Terbukti Langgar Pemanfaatan Kawasan Hutan

📅 Rabu, 21 Jan 2026, 13:11 WIB | Oleh: Yebdi Trismar

Doc: Antara Foto

Ket. Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Pemerintah Mencabut Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1).

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merilis daftar 28 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri atas 22 pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman serta enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

"28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Hutan Alam dan Hutan Tanaman seluas 1.010.592 hektare serta enam perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan perusahaan pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK," kata Prasetyo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Adapun, nama-nama 22 perusahaan pemegang (PBPH), yaitu

PT. Aceh Nusa Indrapuri,
PT. Rimba Timur Sentosa
PT. Rimba Wawasan Permai yang berada di Aceh.
PT. Anugerah Rimba Makmur,
PT. Barumun Raya Padang Langkat,
PT. Gunung Raya Utama Timber,
PT. Hutan Barumun Perkasa,
PT. Multi Sibolga Timber,
PT. Panei Lika Sejahtera,
PT. Putra Lika Perkasa,
PT. Sinar Belantara Indah,
PT. Sumatera Riang Lestari,
PT. Sumatera Sylva Lestari,
PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun,
PT. Teluk Nauli,
PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang berada di Sumatera Utara.

Selanjutnya, perusahaan yang berada di Sumatera Barat terdiri atas :

PT. Minas Pagai Lumber,
PT. Biomass Andalan Energi,
PT. Bukit Raya Mudisa,
PT. Dhara Silva Lestari,
PT. Sukses Jaya Wood, dan
PT. Salaki Summa Sejahtera.

Sementara itu, daftar enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu, yakni:

PT. Ika Bina Agro Wisesa dan CV. Rimba Jaya di Aceh,
PT. Agincourt Resources dan PT. North Sumatra Hydro Energy di Sumatera Utara,
PT. Perkebunan Pelalu Raya, dan PT. Inang Sari di Sumatera Barat.

Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa 28 perusahaan tersebut akan dicabut izinnya karena terbukti melanggar peraturan.

Hal ini diputuskan oleh Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara daring dari London, Inggris, Senin (19/1).

Satgas PKH Umumkan 28 Perusahaan Terbukti Langgar Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tim Redaksi:

Yebdi Trismar

Penulis

Redaksi Koran Jakarta

Redaktur

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Pasar Eropa Terbuka Lewat IEU-CEPA, Industri Tekstil Indonesia Punya Peluang Baru

Artikel yang sangat mencerahkan. Sepakat dengan pandangan Kadin ...

Baca komentar selengkapnya →
Produksi Kapal Baru RI Melonjak 251 Persen, Menperin: Negara Maritim Jangan Kalah di Laut Sendiri

Menanggapi lonjakan produksi kapal baru hingga 251 persen ...

Baca komentar selengkapnya →
Bidik Transformasi Industri Indonesia, Danantara Gelar Forum Teknologi dan Investasi Global

Fokus Danantara pada industrialisasi inovasi dalam forum DTIIF ...

Baca komentar selengkapnya →
Produksi Dipangkas 50 Persen, Industri Keramik Terancam Lumpuh Gara-Gara Gas!

Membaca kondisi industri keramik yang terpaksa memangkas kapasitas ...

Baca komentar selengkapnya →
Gelombang Tsunami Setinggi 18 Meter Mengancam Pantai Selatan Kebumen

Membayangkannya saja sudah bikin takut. Apalagi ada keluarga ...

Baca komentar selengkapnya →