Kapolda Papua: 29 Orang Meninggal Akibat Aksi KKB di Papua Pegunungan

JAYAPURA - Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mencatat sebanyak 29 orang meninggal dunia akibat aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan sepanjang periode Januari hingga September 2026. 

"Selama periode tersebut tercatat 76 aksi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman dan perampasan senjata api yang dilakukan KKB," kata Patrige dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (23/9).

Dari 29 korban meninggal tersebut, sebanyak 25 orang merupakan warga sipil, sedangkan anggota TNI dan Polri masing-masing dua orang.

Patrige mengatakan berdasarkan hasil evaluasi, gangguan keamanan di Provinsi Papua Pegunungan pada periode yang sama tercatat sebanyak 642 kasus.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Pegunungan.

Penanganan gangguan kamtibmas, katanya, membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 terus melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional dan terukur dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui program Binmas Noken.

"Penanganan persoalan keamanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat, tetapi diperlukan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif," katanya.

Polda Papua bersama pemangku kepentingan juga akan terus memperkuat pengamanan dan patroli di sejumlah jalur yang dinilai rawan, seperti Wamena–Tolikara, Wamena–Yalimo, Wamena–Lanny Jaya dan Wamena–Nduga.

Selain itu, penguatan pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui program Binmas Noken, termasuk pembinaan generasi muda dan pelayanan kesehatan.

"Polda Papua dan Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen memperkuat koordinasi serta menyusun langkah penanganan secara bersama dengan mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan hukum dan pendekatan humanis guna mendukung terciptanya keamanan, kedamaian dan keberlangsungan pelayanan publik di Papua Pegunungan," kata Patrige.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan penanganan kasus kriminal yang dilakukan aparat penegak hukum telah sesuai prosedur dan standar operasional prosedur (SOP).

Karena itu, melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan terbangun komunikasi serta langkah strategis bersama pemerintah daerah agar berbagai persoalan keamanan dapat segera ditangani.

"Kita tidak boleh menutup mata terhadap dinamika keamanan saat ini karena sudah banyak korban jatuh, bukan hanya dari aparat, tetapi juga masyarakat sipil yang tidak memegang senjata dan ini adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa," kata John Tabo.