Menjaga Rimba Kaltim di Tengah Deru Industri Ekstraksi

SAMARINDA – Di tengah deru alat berat dan geliat industri ekstraktif yang terus bergerak, Kalimantan Timur memilih berjalan dengan ritme berbeda.

Provinsi yang dikenal kaya sumber daya alam ini berhasil menjaga napas hutannya tetap hidup, dengan tutupan hutan hujan tropis yang masih bertahan hingga 62 persen dari total wilayah daratan.

Capaian ini bukan hal sederhana. Di wilayah yang selama puluhan tahun menjadi pusat pertambangan dan energi, menjaga hutan berarti menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan hutan bukan sekadar bentang alam, tetapi sebagai penyangga kehidupan—penjaga air, pengendali iklim, dan warisan bagi generasi berikutnya.

Upaya tersebut dijalankan melalui penguatan tata kelola, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, serta dorongan transisi menuju pembangunan yang lebih hijau.

Di balik angka 62 persen itu, tersimpan kerja panjang menjaga batas, mengawasi pemanfaatan lahan, hingga membangun kesadaran bahwa hutan yang lestari justru menjadi aset jangka panjang.

Di tengah tekanan eksploitasi yang terus mengintai, Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pembangunan tak selalu harus mengorbankan alam.

Hutan tetap berdiri, sementara arah pembangunan perlahan diarahkan agar ekonomi tumbuh tanpa menebang masa depan.

"Total luas wilayah Kaltim itu sekitar 12,69 juta hektare dan kami konsisten menjaga tutupan hutan jauh di atas standar nasional yang minimal 30 persen," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Kaltim Susilo Pranoto di Samarinda, Minggu (18/1).

Susilo memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ekologi terlihat dari sebaran hutan berkualitas yang masih sangat terjaga di berbagai kabupaten.

Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu menjadi contoh konservasi terbaik dengan persentase tutupan hutan primer dan sekunder yang mencapai angka 80 persen.

Wilayah lain yang memiliki aktivitas industri padat seperti Kutai Barat dan Kutai Kartanegara juga masih mampu mempertahankan tutupan hutan di kisaran 50 persen berkat pengawasan yang ketat.

Keberhasilan mempertahankan aset hijau ini membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui pencairan dana kompensasi karbon dari Bank Dunia.

Provinsi ini menerima dana insentif penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 110 juta Dolar AS karena dinilai berhasil menjaga hutan tetap tegak dan tidak ditebang.