Ini Pendapat Ahli HTN Terkait RUPTL 2025-2034, Harus Transparan dan Partisipatif

Sementara dari sisi sistem, fragmentasi pengelolaan pembangkitan dinilai mengancam integrasi, keandalan, dan ketahanan sistem kelistrikan nasional dalam jangka panjang.

“Gugatan ini bukan semata untuk kepentingan pekerja PLN saja, melainkan juga perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang dilindungi hak konstitusionalnya dan memastikan listrik sebagai energi yang murah dan mudah diakses oleh rakyat serta perjuangan menegakkan kedaulatan negara disektor energi listrik," tutup Ketua Umum SP PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 26 Mei 2025 mengumumkan RUPTL PLN 2025-2034. Penyusunan dokumen RUPTL PLN 2025-2034 sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). 

Dia menegaskan, dokumen RUPTL PLN 2025-2034 merupakan komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal, berkelanjutan, dan berbasis energi bersih. 

Dokumen ini diharapkan menghadirkan kepastian iklim investasi sekaligus menjadi penanda arah baru (grand design) pembangunan ketenagalistrikan nasional selama satu dekade mendatang. Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. RUPTL PLN 2025-2034 juga memberi perhatian besar pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).