Greenland di Persimpangan: Tekanan Donald Trump Semakin Menguat

JAKARTA - Pertemuan yang digelar Rabu di Washington menjadi momen krusial bagi pejabat Denmark dan Greenland untuk memahami apa sebenarnya yang diinginkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Agenda ini berlangsung di tengah meningkatnya spekulasi dan tekanan terkait masa depan Greenland.

Isu aneksasi kembali mencuat dan memunculkan pertanyaan sensitif bagi Kopenhagen dan Nuuk. Pertanyaan tersebut berkisar pada apakah masih ada opsi selain menyerahkan pulau terbesar di dunia itu kepada kekuatan militer dan geopolitik Amerika Serikat.

Situasi tersebut menjadi inti pembahasan dalam pertemuan antara menteri luar negeri Greenland dan Denmark dengan Wakil Presiden AS JD Vance serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Pertemuan ini berlangsung setelah berbulan-bulan tekanan diplomatik yang terus meningkat dari Washington.

Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen tampil bersama Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen di Kopenhagen. Frederiksen secara terbuka mengakui besarnya risiko dan menyebut fase paling sulit masih akan dihadapi.

Frederiksen menyebut tekanan yang datang dari Amerika Serikat sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Pernyataan tersebut mencerminkan ketegangan yang jarang terjadi antara Denmark dan sekutu dekatnya.

Bagi Kopenhagen, perhitungannya sangat sempit dan penuh risiko. Denmark berupaya menghindari potensi kehilangan sekitar 98 persen wilayahnya tanpa terlihat menghalangi ambisi Greenland menuju kemandirian yang lebih besar.

Proses menuju kemerdekaan Greenland sendiri telah berjalan jauh sebelum pendekatan agresif Trump muncul. Tekanan terbaru justru memaksa Denmark dan Greenland menyeimbangkan kepentingan geopolitik dengan aspirasi politik internal.

Sejauh ini, tekanan dari Washington memicu dua dampak yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, hubungan Greenland dan Denmark justru tampak semakin solid.

"Jika kita harus memilih antara AS dan Denmark di sini dan sekarang, kita memilih Denmark," kata Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen. 

Ia menegaskan bahwa Greenland juga memilih Uni Eropa dalam posisi geopolitik saat ini.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa tekanan Amerika Serikat memperkuat keselarasan publik antara Nuuk dan Kopenhagen. Alih-alih melonggarkan ikatan, situasi ini justru mempererat hubungan keduanya.

Nielsen, yang memiliki latar belakang keluarga Greenland dan Denmark, terpilih pada April lalu. Ia mengusung pendekatan pragmatis terhadap kemerdekaan Greenland.

Dalam pandangannya, pemisahan dari Denmark hanya dapat dilakukan setelah ekonomi Greenland benar-benar mandiri. Pendekatan ini menempatkan stabilitas ekonomi sebagai syarat utama kedaulatan penuh.

Kecuali terjadi perubahan politik besar, pemerintahan koalisi luas yang dipimpin Nielsen diperkirakan tetap stabil. Skenario kehilangan mayoritas dinilai kecil kemungkinannya.