Tak Peduli Teriakan Pengusaha Sawit, Menkeu Purbaya: DHE 100 Persen Jalan Terus, Pemburu Devisa Tak Akan Mundur!

JAKARTA - Pemerintah kembali menunjukkan sikap keras terhadap praktik-praktik yang dinilai merugikan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan tidak akan mengindahkan protes para pengusaha sawit yang menolak kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE). 

Bagi Purbaya, aturan ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan langkah strategis untuk menambal kebocoran devisa yang selama bertahun-tahun dibiarkan menggerogoti fondasi ekonomi nasional.

Purbaya menyoroti fakta mencengangkan, cadangan devisa Indonesia stagnan di kisaran USD150 miliar selama bertahun-tahun, padahal neraca perdagangan terus mencatat surplus besar. Kondisi ini dianggap sebagai alarm keras bahwa sistem lama gagal menjaga devisa tetap berada di dalam negeri. 

“Kalau surplus besar tapi cadangan devisa naiknya tipis, berarti ada yang bocor,” tegas Purbaya, seperti yang dikutip di kanal YouTube IDXC Chanel, Sabtu, 10 Januari 2026.

Melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2026, pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan 100 persen DHE di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Dari jumlah tersebut, 50 persen dapat dikonversi ke rupiah. Skema ini dirancang untuk memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar, sekaligus mencegah dana ekspor parkir sebentar di dalam negeri lalu kembali kabur ke luar negeri.

Menanggapi keluhan asosiasi sawit yang mengklaim biaya produksi tinggi, Purbaya justru menyentil praktik lama yang dinilai manipulatif. Ia menyebut banyak eksportir sengaja menempatkan dana di bank kecil, lalu dengan cepat mengalirkannya kembali ke luar negeri. 

“Kalau sekarang mereka protes, ya silakan. Empat tahun praktik ini berjalan, dan negara yang dirugikan,” ujarnya lugas.

Tak hanya DHE, Purbaya juga membongkar praktik under invoicing yang masih marak, terutama di sektor sawit dan komoditas lain. Berdasarkan temuan awal terhadap sekitar 10 perusahaan besar, nilai ekspor yang dilaporkan diduga hanya separuh dari nilai sebenarnya. 

Potensi kerugian negara disebut bisa mencapai triliunan rupiah. Pemerintah pun bersiap menggunakan teknologi canggih, termasuk sistem berbasis data dan kecerdasan buatan (AI), untuk melacak transaksi kapal per kapal dan memastikan tidak ada lagi ruang bermain.

Di sisi lain, Purbaya optimistis kebijakan ini justru akan berdampak positif bagi ekonomi. Dengan devisa lebih kuat, rupiah diharapkan lebih stabil, sentimen investor membaik, dan pasar modal semakin atraktif. 

Tidak hanya itu, Purbaya juga menyinggung derasnya arus dana asing ke bursa dalam beberapa bulan terakhir sebagai sinyal kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Pemerintah siap menindak tegas pelanggaran, merapikan pajak dan bea cukai, serta mengejar siapa pun yang mencoba mengakali sistem. 

“Kalau kebijakan ini tidak dijalankan konsisten, pemerintah hanya akan jadi bahan ejekan,” ujarnya.