Trump akan Melarang Perusahaan Pertahanan AS Terbitkan Dividen dan 'Buy Back'

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu (7/1), mengancam akan membatasi gaji eksekutif di kontraktor pertahanan utama Amerika Serikat dan melarang dividen pemegang saham serta pembelian kembali saham, menuduh industri tersebut memprioritaskan keuntungan daripada kecepatan produksi.

"Kontraktor Pertahanan saat ini menerbitkan dividen besar-besaran kepada pemegang saham mereka dan pembelian kembali saham besar-besaran, dengan mengorbankan dan merugikan investasi dalam pabrik dan peralatan," tulis Trump dalam sebuah unggahan panjang di platform Truth Social miliknya.

Trump mengatakan, para eksekutif perusahaan pertahanan akan dilarang mendapatkan penghasilan lebih dari 5 juta dolar AS per tahun sampai mereka membangun fasilitas manufaktur baru dan mempercepat pengiriman peralatan militer.

Trump berpendapat bahwa "sekalipun terdengar tinggi," 5 juta dolar AS  "hanyalah sebagian kecil dari apa yang mereka hasilkan sekarang."

Pengumuman tersebut mengejutkan pasar, menyebabkan perusahaan-perusahaan AS di sektor pertahanan -- seperti Lockheed Martin dan General Dynamics -- turun lebih dari empat persen. Northrop Grumman kehilangan lebih dari lima persen.

"Situasi ini tidak akan lagi diizinkan atau ditoleransi!" katanya.

Dalam unggahan Truth Social terpisah, Trump menargetkan Raytheon, mengancam akan memangkas bisnis pemerintahnya.

Ia mengatakan bahwa perusahaan itu "paling tidak responsif terhadap kebutuhan Departemen Perang."

"Raytheon harus meningkatkan upayanya, dan mulai berinvestasi lebih banyak di awal seperti Pabrik dan Peralatan, atau mereka tidak akan lagi berbisnis dengan Departemen Perang," kata pemimpin AS itu.

Secara lebih luas, Trump juga mengkritik jadwal pemeliharaan dan perbaikan industri pertahanan untuk peralatan yang sudah terjual, menuntut agar layanan dilakukan "tepat waktu dan akurat."

"Saya tidak akan mengizinkan Dividen atau Pembelian Kembali Saham untuk Perusahaan Pertahanan sampai masalah-masalah ini diperbaiki," tulisnya, dengan alasan bahwa perusahaan harus mendanai investasi dengan uang tunai mereka sendiri daripada melalui kontrak pemerintah atau pinjaman bank.

Pernyataan itu tidak menyebutkan otoritas hukum apa yang akan digunakan Trump untuk menegakkan pembatasan yang diancamkan, tetapi Gedung Putih telah mengisyaratkan bahwa mereka berencana mengeluarkan perintah eksekutif untuk memberlakukan reformasi tersebut.

Dalam pidatonya pada bulan November, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memperingatkan para kontraktor pertahanan bahwa ia sedang merombak metode pengadaan Pentagon untuk "mentransformasi" pemerintah.