Data, Ilmu Pengetahuan, dan Sinergi Jadi Fondasi Pemulihan Pascabencana

Penanganan bencana Sumatera perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah, didukung kolaborasi lintas pihak untuk memastikan respons dan pemulihan berjalan tepat sasaran.

JAKARTA – Penguatan kerja berbasis data dan kajian ilmiahdinilai menjadi faktor penting dalam percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana Sumatra sehingga langkah pemerintah berjalan tepat sasaran. Sejumlah pihak menilai kompleksitas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara membutuhkan respons tak hanya cepat, tetapi juga terkoordinasi lintas sektor dan berbasis informasi akurat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan di lapangan.

Pendekatan tersebut ditegaskan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membentuk tujuh kelompok kerja lintas disiplin untuk mendukung penanganan bencana di Sumatra. Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyatakan keterlibatan kampus diarahkan untuk memastikan ilmu pengetahuan berkontribusi langsung dalam proses pengambilan keputusan kebencanaan.

“Penguatan basis ilmiah diperlukan agar respons darurat, pemulihan sosial, dan dukungan kesehatan bagi penyintas dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Koran Jakarta, Minggu (28/12).

UGM menekankan pendekatan terintegrasi dalam penanganan bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga perencanaan pemulihan. Kelompok kerja difokuskan pada pendataan cepat kebutuhan dasar warga terdampak, pemenuhan logistik, hunian sementara, serta perlindungan kelompok rentan sejak awal bencana.

Di sisi pengambilan keputusan, UGM mendorong pengembangan geoportal informasi kebencanaan sebagai sistem data satu pintu agar peta dampak, jalur evakuasi, dan distribusi bantuan dapat diakses bersama secara konsisten. Penguatan ini dilengkapi kajian ilmiah multibahaya yang menyoroti peran hujan ekstrem, degradasi lingkungan, dan aktivitas manusia, guna menghasilkan peta risiko adaptif sebagai dasar mitigasi dan perencanaan pembangunan ke depan.

Seperti diketahui, pemerintah terus mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Saat ini terdapat 13 kabupaten/ kota menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, dengan rincian untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumatra Utara lima kabupaten/kota, dan Sumatra Barat empat kabupaten/kota.

"Tidak ada libur semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam keterangan di Jakarta, Minggu (28/12).

Penanganan Mandiri

Ketua Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik DRPM ITS, Arman Hakim Nasution, menyambut positif percepatan penanganan dan pemulihan bencana di Sumatra sebagai wujud nyata solidaritas nasional. Dia menilai kolaborasi TNI/ Polri, kampus, dunia usaha, komunitas, hingga tokoh publik menunjukkan kapasitas bangsa untuk mengatasi bencana secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan asing.

Arman menekankan pentingnya mendokumentasikan sinergi tersebut sebagai sistem pengetahuan nasional, sekaligus mengingatkan agar pemulihan tidak mengabaikan faktor lingkungan dan aktivitas manusia sebagai pemicu bencana. “Audit lingkungan terhadap pihak yang bertanggung jawab harus ditegakkan dengan sanksi tegas, agar solidaritas nasional sejalan dengan prinsip etika, keberlanjutan, dan tata kelola dalam kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance),” ujarnya.

Peneliti Celios, Nailul Huda, menekankan pentingnya transparansi dan indikator terukur dalam penetapan status bencana agar penyaluran bantuan tepat sasaran, terutama bagi wilayah yang belum tersentuh. Dia menilai bantuan perlu tersegmentasi dengan baik, mulai dari kebutuhan dasar hingga hunian sementara.

Huda juga mendorong percepatan pembangunan hunian sementara di daerah terdampak parah agar pengungsi tidak terlalu lama berada di penampungan. “Selain itu, pemulihan layanan kesehatan dan pendidikan harus segera dilakukan dengan dukungan pendataan yang akurat dan terintegrasi,” ujarnya.