Pemerintah Harus Fokus Arahkan Kebijakan yang Dorong Ekspansi Ekonomi

“Kalau diagnosa ekonomi sedang melemah maka stimulus yang efektif adalah potong pajak konsumsi atau PPN. Dengan menurunkan tarif PPN konsumen bisa semangat belanja, perputaran ekonomi bisa meningkat,"tegas Bhima

Pijakan Utama

Secara terpisah, pengamat ekonom STIE YKP Yogyakarta Aditya Hera Nurmoko keputusan Menkeu belum menetapkan rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026 sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi semestinya menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan fiskal, bukan sekadar menaikkan tarif pajak.

Aditya menjelaskan, secara struktural penerimaan negara akan meningkat secara alami ketika aktivitas ekonomi tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan konsumsi, produksi, dan investasi akan memperluas basis pajak, sehingga negara memperoleh penerimaan lebih besar tanpa harus menambah beban tarif kepada masyarakat.

“Jika ekonomi tumbuh, PPN, PPh, dan pajak lainnya akan ikut naik karena basis transaksinya melebar,” kata Aditya.

Kenaikan PPN tambahnya justru berisiko menekan daya beli, jika dilakukan saat momentum pertumbuhan belum kuat. Dalam kondisi tersebut, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB) dapat melemah, sehingga efeknya justru kontraproduktif terhadap target penerimaan negara.

Menurut Aditya, Pemerintah seharusnya fokus mengarahkan kebijakan yang mendorong ekspansi ekonomi, seperti peningkatan kualitas belanja negara, percepatan investasi produktif, serta penguatan sektor-sektor yang memiliki efek berganda tinggi terhadap perekonomian.

Dengan cara seperti itu, penerimaan negara dapat tumbuh berkelanjutan dan tidak bergantung pada instrumen kenaikan tarif. Sikap Pemerintah yang tidak berspekulasi dan menunggu capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret merupakan pendekatan yang rasional.