Tim Penyidik KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau
📅 Senin, 15 Des 2025, 19:15 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: RRI/Femmy Asti Yofani
PEKANBARU - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Senin (15/12). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan terkait dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
"Benar, tim sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt Gubernur Riau," ujar dia. Namun, Budi mengaku belum dapat mengumumkannya hasil pengeledahan yang hingga saat ini masih berlangsung.
Penyidik KPK sebelumnya menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Pemprov Riau, Kamis (13/11). "Tujuannya untuk kebutuhan penyidikan perkara," kata dia.
KPK telah melakukan penggeledahan sejumlah kantor instansi-instansi di lingkungan Pemprov Riau. Di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP).
Budi mengatakan penggeledahan bertujuan untuk mencari dan menemukan alat bukti tambahan. "Setiap dokumen maupun barang bukti elektronik yang disita akan dianalisis lebih lanjut guna memperjelas dugaan tindak pidana korupsi," ujar dia.
Selain menyita barang-barang bukti, penyidik juga meminta keterangan tambahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Riau, Syahrial Abdi. KPK juga sempat memeriksa Kepala Bagian Protokol Pemprov Riau, Raja Faisal, guna memperdalam penyidikan.
Hariyanto sebelumnya mengatakan penyidik telah meminta data-data pelengkap menyusul operasi tangkap tangan terhadap mantan Gubernur Riau, Abdul Wahid. "Mereka datang untuk meminta data-data dan kami sebagai tuan rumah menyambut kedatangan rekan-rekan dari KPK," ujar dia.
Namun, pria yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Riau itu mengaku tidak mengetahui dokumen-dokumen yang dibawa petugas KPK. "Kalau soal dokumen saya belum tahu karena Sekda yang mengaturnya," ucap dia.
KPK telah menetapkan Abdul Wahid bersama dua pejabat lainnya sebagai tersangka setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Mereka terseret dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov Riau. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Lebih Tinggi dari India dan Laos, AS Tetapkan Tarif Antidumping Panel Surya Indonesia hingga 173,7 Persen
12 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!