Tak Mau Kecolongan, Lima Pemda di Sumsel Berstatus Siaga Bencana

PALEMBANG - Ogan Komering Ulu (OKU), Pagar Alam, Prabumulih, Musi Banyuasin (Muba), dan Banyuasin menyatakan diri berstatus siaga bencana. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, M Iqbal Alisyahbana, menyebutkan lima daerah telah menetapkan status siaga bencana banjir dan longsor.

"Kita harapkan secepatnya daerah lain menaikkan status, khususnya wilayah yang rawan banjir seperti Lubuklinggau, Mura, Muratara, Lahat, dan lainnya," katanya. Dia menjelaskan informasi BMKG menyatakan jika puncak musim hujan di Sumsel terjadi pada Desember 2025 hingga Maret 2026. Penetapan status siaga ini untuk mempermudah koordinasi antardaerah, termasuk dengan provinsi dan pusat.

Sementara untuk penetapan siaga di tingkat provinsi, Iqbal menyebut dalam rakor lintas sektoral Kamis (4/12) sudah disepakati bersama untuk menaikkan status di Sumsel. Tinggal lagi menunggu proses untuk penetapan SK-nya oleh gubernur. "Saat ini proses SK provinsi sudah di biro hukum, mudah-mudahan segera keluar. Insyaallah sekitar pekan depan Sumsel sudah status siaga," jelas Iqbal.

Perbaiki rumah

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan perbaikan sebanyak 4.325 unit rumah tidak layak huni hingga akhir November 2025, melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 2.500 unit. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Sumsel Novian Aswardani di Palembang, Kamis, mengatakan realisasi tersebut menjadi capaian penting di tengah tantangan besar sektor permukiman di daerah itu.

“Hingga akhir November 2025, kita sudah memperbaiki sekitar 4.325 unit rumah, melampaui target awal 2.500 unit," katanya. Berdasarkan pendataan Disperkim terdapat 148.609 rumah yang masih berkategori tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan ataupun pembangunan ulang. Selain itu, Sumsel juga menghadapi permasalahan kawasan kumuh seluas sekitar 6.000 hektare.

Backlog kepemilikan rumah tercatat mencapai 348.051 unit, sementara backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai 495.204 unit. "Maka dari itu, upaya perbaikan perumahan memerlukan kolaborasi semua pihak, terutama untuk mendukung keberhasilan program nasional pembangunan tiga juta rumah," kata Novianto.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra mengatakan pemerintah daerah terus memacu pengentasan kawasan kumuh melalui berbagai program berbasis permukiman. “Tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga meningkatkan fasilitas di permukiman,” ujarnya.

Ia mengapresiasi kontribusi berbagai pihak, termasuk bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dalam mendorong perbaikan lingkungan tinggal masyarakat. “Kami berharap perbaikan kawasan kumuh dan kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat secara bertahap,” kata Edward.