UU Ciptaker Picu Pemerintah Beri Subsidi ke Industri Batubara

Dosen Magister Ekonimi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko mengatakan, perubahan status batu bara dari bukan Barang Kena Pajak (non-BKP) menjadi Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdampak signifikan pada berbagai aspek terutama keuangan negara, biaya produksi industri, dan harga jual.

“Dampak utama dari kebijakan tersebut dalam jangka pendek akan menjadi beban restitusi pajak yang signifikan,” ungkap Suhartoko.

Bagi industri batubara, perusahaan batubara diuntungkan karena dapat mengkreditkan PPN masukan atas pembelian barang dan jasa terkait produksi, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi pajak mereka.

PPN yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi berpotensi meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan.

“Beban PPN 10 persen ini, misalnya, ditanggung oleh pembeli domestik seperti PT. PLN (Persero) untuk kebutuhan listrik nasional, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi tarif listrik atau biaya operasional PLN.

Ketidakpastian Regulasi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Esther Sri Astuti mengatakan, hal seperti itu, menjadi salah satu yang tidak diharapkan karena ketidakpastian regulasi tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga negara. Sebab itu, kebijakan sebaiknya harus dikeluarkan secara sustain dan berkelanjutan.

“Dengan adanya restitusi pajak ini mengakibatkan pemerintah kehilangan pendapatan sebesar 25 triliun rupiah, angka yang sangat besar,”tegas Esther.

“Sebaiknya kebijakan didefinisikan berdasarkan public interest bukan oligarki interest,” kata Esther.