Kemenko Perekonomian Bantah Kesepakatan Tarif dengan AS Alami Kegagalan

JAKARTA - Kantor Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian merespons kabar soal kelanjutan Perundingan Tarif Dagang Indonesia - AS setelah sejumlah media asing di AS memberitakan bahwa kelanjutan perundingan itu terancam gagal.

"Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses," kata juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto ,dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (10/12). Menurut dia, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan.

"Dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar. Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak," ujar Haryo.

Dalam beberapa hari ini, sejumlah media di AS menulis, kesepakatan tarif Indonesia-AS berisiko gagal. Financial Times misalnya, mengutip pernyataan sejumlah pejabat di Washington DC.

Para pejabat itu menilai Indonesia telah melanggar sejumlah ketentuan dalam kesepakatan. Perwakilan Perdagangan AS, Jamieson Greer, bahkan menyebut Indonesia mundur dari beberapa komitmen yang telah disepakati.

Pada pertengahan Juli lalu, AS mengumumkan pengenaan tarif timbal balikpada Indonesia dipangkas dari 32 persen menjadi 19 persen. Pemangkasan diberikan setelah tim negosiasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan perundingan yang alot dengan AS.

Dalam kesepakatan tarif itu, Indonesia menyetujui sejumlah hal, antara lain membeli produk energi AS senilai USD15 miliar. Termasuk membeli produk pertanian AS senilai USD4,5 miliar dan membeli sebanyak 50 unit pesawat Boeing.

Di sisi lain, AS membuka peluang memberikan tarif nol persen pada komoditas Indonesia yang tidak bisa dihasilkan AS seperti kopi, kakao, minyak sawit hingga karet.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dijumpai hari ini, belum mau memberikan pernyataannya.

"Ini kita sedang membicarakan soal keanggotaan Indonesia di OECD," kata Menko Airlangga dalam konpers mengenai perkembangan keanggotaan Indonesia di OECD di kantor Kemenko Perekonomian. ils/I-1