Sekjen Kemendagri Desak Pemda Gaspol APBD dan Inovasi Tiap Wilayah

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa belanja daerah harus berjalan lebih cepat dan tepat sasaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyampaikan pesan tersebut sebagai Keynote Speaker pada BeritaSatu Regional Forum 2025 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.

Tomsi menyoroti bahwa optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kunci memperkuat daya beli masyarakat. Ia menambahkan bahwa serapan anggaran yang cepat akan menjaga perputaran ekonomi sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan nasional.

"Belanja publik yang tepat waktu menjadi kontributor terbesar untuk angka pertumbuhan nasional dan menstimulasi investasi swasta," ujarnya dalam forum bertema Empowering Regions, from Local to Global.

Ia juga memaparkan bahwa sebagian besar daerah masih menghadapi masalah kapasitas fiskal yang lemah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui strategi yang inovatif dan berkelanjutan.

Tomsi mengapresiasi peningkatan inovasi daerah yang setiap tahun menunjukkan kemajuan signifikan. Menurutnya, berbagai terobosan termasuk pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) telah mempermudah masyarakat mengakses layanan sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Dalam kesempatan itu, Tomsi memaparkan empat strategi yang perlu menjadi fokus pemerintah daerah untuk menghadapi kebijakan anggaran tahun 2026. Strategi pertama adalah efisiensi dan optimalisasi belanja daerah dengan mempercepat realisasi APBD agar ekonomi lokal bisa bergerak lebih cepat.

Strategi kedua adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa menambah beban masyarakat. Ia menekankan perlunya menggali potensi lokal dan memanfaatkan teknologi digital untuk menghadirkan sumber PAD yang lebih berkelanjutan.

Strategi ketiga adalah memaksimalkan peluang dari Program Strategis Nasional dengan menyelaraskan proyek-proyek besar ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Tomsi menilai integrasi PSN akan membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas di berbagai wilayah.

Strategi keempat adalah penguatan peran swasta melalui kemudahan perizinan yang lebih sederhana, transparan, dan cepat. Ia menegaskan bahwa penyederhanaan proses perizinan akan mempercepat masuknya investasi serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Daerah harus mengecek kembali seluruh persyaratan perizinan yang bisa dipangkas, dikurangi, atau dipercepat waktunya. Langkah ini akan membantu percepatan pelaksanaan investasi tersebut," tegasnya.

Forum tersebut turut dihadiri Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Kehadiran para pemimpin daerah ini menegaskan pentingnya kolaborasi nasional dalam mendorong daerah menjadi pusat pertumbuhan dari level lokal hingga global.

Acara yang diselenggarakan B-Universe ini juga menjadi ajang bertukar strategi antarwilayah untuk memperkuat inovasi, tata kelola pemerintahan, serta percepatan pembangunan nasional. Tomsi menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung daerah agar mampu memperkuat ekonomi melalui kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang lebih adaptif.

Puspen Kemendagri menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Pemerintah berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat diterapkan daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.