Pemerintah Aktifkan Skema Sekolah Darurat untuk Siswa di Sumatera

JAKARTA -- Staf Khusus Wakil Presiden Nico Harjanto mengemukakan bahwa pemerintah memfasilitasi sekolah darurat untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar siswa di sejumlah wilayah terdampak bencana Sumatera.

Nico, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa meskipun ribuan fasilitas pendidikan mengalami kerusakan, negara tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan akses belajar terlalu lama.

"Di sektor pendidikan, pemerintah juga berupaya keras agar anak-anak tidak kehilangan hak belajar dalam waktu yang lama," katanya.

Dari total 2.798 sekolah yang rusak, pemerintah bergerak cepat melalui program Emergency School Support untuk menjamin kegiatan belajar tetap berlangsung.

“Prinsipnya sederhana, meskipun sekolah rusak, semangat belajar tidak boleh ikut runtuh,” ujar Nico.

Upaya darurat mulai dilakukan dengan mendistribusikan ruang kelas darurat, tenda sekolah, dan berbagai perlengkapan belajar ke wilayah-wilayah yang mengalami dampak bencana paling berat.

Nico mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memastikan proses pembelajaran tetap berlanjut meskipun kondisi fisik sekolah belum sepenuhnya pulih.

Sebagai penguatan, kata Nico, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyiapkan 126 tenda ruang kelas darurat serta 10.200 paket perlengkapan sekolah untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Nico menyebut penyediaan fasilitas ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga masa depan anak-anak di tengah krisis.

Tidak hanya penanganan jangka pendek, menurut dia, pemerintah juga telah memasukkan wilayah terdampak bencana dalam prioritas revitalisasi sekolah tahun 2026.

“Ini bukan sekadar penyediaan fasilitas, tetapi juga upaya menjaga harapan dan masa depan anak-anak di tengah situasi sulit,” ujar Nico.

Kemendikdasmen mengaktifkan skema darurat setelah 2.798 sekolah di Sumbar, Aceh, dan Sumut rusak akibat banjir dan longsor.

Pemerintah memprioritaskan keberlanjutan pembelajaran dengan tenda kelas, penjadwalan fleksibel, serta ujian akhir sekolah (UAS) yang diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Kemendikdasmen melakukan kaji cepat untuk memetakan kerusakan dan kebutuhan pendidikan. Tercatat, 208 ribu siswa dan 19 ribu guru terdampak.