Keterbatasan Anggaran dan Birokrasi Jangan Hambat Pembangunan Hunian Darurat
📅 Rabu, 03 Des 2025, 01:15 WIB | Oleh: Tim RedaksiDirektur Eksekutif Sustain Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia Tata Mustasya mengatakan, untuk rekonstruksi dan rehabilitasi, ada dua hal yang harus dilakukan.
Pertama, cuaca ekstrem yang terjadi kemarin merupakan implikasi dari krisis iklim dan itu kemungkinan bisa terulang.
Untuk hunian baru terang Tata, penting untuk menerapkan adaptasi iklim misalnya lokasi rumah yang aman dari banjir. Juga, sistem untuk merespons bahaya bencana hidrometeorologi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Kedua, rehabilitasi ekologi juga harus segera dilakukan, melalui reforestasi, penegakan hukum dan penghentian ekspansi kegiatan ekonomi di kawasan hutan,”ungkap Tata.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, hunian darurat mendesak segera dieksekusi, karena kebutuhan di daerah bencana.
Belajar dari bencana tsunami Aceh, proses pembuatan hunian sementara bisa libatkan berbagai pihak termasuk perusahaan BUMN. Mensos katanya bisa menggandeng Danantara dan BUMN karya agar proses pembangunannya bisa cepat.
“Intinya jangan sampai keterbatasan anggaran dan birokrasi jadi penghambat langkah pembangunan hunian darurat maupun rekonstruksi pasca bencana,”tegas Bhima.
Celios jelasnya melakukan penghitungan besaran kerugian ekonomi dari bencana longsor dan banjir di Sumatera. Jika ditotalkan untuk tiga daerah (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat) mencapai 68 triliun rupiah.
Angka kerugian itu mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir-longsor.
Secara spesifik Provinsi Aceh diproyeksi menderita kerugian 2,2 triliun rupiah, lalu Sumatera Utara diproyeksi kehilangan 2,07 triliun rupiah dan Sumatera Barat 2,01 triliun rupiah.
Berangkat dari peristiwa tersebut, Celios mendesak Pemerintah untuk menghentikan perluasan izin sawit dan tambang. “Sudah saatnya beralih ke ekonomi yang berkelanjutan. Banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat merupakan contoh nyata dampak buruk pembangunan yang tidak memperhati lingkungan,”tegas Bhima.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!