KKP: Karbon Biru Sangat Memerlukan Tata Ruang Laut yang Efisien

JAKARTA -  Perlu memperkuat sinergi konservasi mangrove dan lamun serta merehabilitasi ekosistem pesisir terdegradasi guna mengoptimalkan kontribusi kawasan karbon biru nasional.Ini semua memerlukanpeningkatan efektivitas tata ruang laut.

"KKP mengedepankan sinergi dalam menata ruang laut untuk alokasi kawasan karbon biru berbasis mangrove dan padang lamun," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Dia menyampaikan, sinergi dilakukan dalam hal melakukan konservasi kawasan mangorove dan lamun yang kondisinya masih baik, serta melakukan rehabilitasi pada kawasan ekosistem pesisir yang terdegradasi.

“Kita perlu memahami pengembangan proyek karbon biru bukan sekadar kegiatan penanaman namun juga merupakan bagian dari transformasi ekonomi pesisir menuju pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. Lebih jauh, Kartika menjelaskan, integrasi pengaturan alokasi ruang untuk kegiatan karbon biru ke dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan (Perda RTRWP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

"Serta penguatan pengaturan karbon biru di tingkat nasional menjadi landasan penting bagi pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan," jelasnya. Menurutnya, agar inisiatif karbon biru berjalan tepat sasaran, KKP berfokus untuk meningkatkan efektivitas penataan ruang laut agar setiap kegiatan pemanfaatan, termasuk proyek restorasi dan pengembangan kredit karbon, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir.

"Guna memastikan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengembangan karbon biru, kami telah mengunjungi Project Karbon Biru Berbasis Masyarakat 'Ibu Bakau' yang terletak di Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Riau," ucapnya.

Kegiatan itu, melibatkan masyarakat pesisir se-Indonesia melalui penyusunan regulasi, standar, sosialisasi, rehabilitasi, pengembangan kelembagaan dan pendanaan berkelanjutan. "Tidak hanya bertujuan menurunkan emisi karbon namun juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal," terangnya.

Sumitomo Corporation sebagai investor Project “Ibu Bakau” bekerjasama dengan Value Network Ventures (VNV/Project Developer) serta Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) dan Yayasan Gajah Sumatera (YAGASU) mengembangkan proyek karbon kredit berdasarkan Nature Based Solutions melalui penanaman mangrove di enam provinsi wilayah Pulau Sumatera seluas 2.400 ha yang 1.009,61 ha di antaranya berada di perairan.

Dukungan terhadap proyek ini memerlukan kepastian perizinan yang jelas dan sesuai aturan agar kegiatan dapat berjalan aman, terkontrol dan selaras dengan efektivitas penataan ruang laut.

Sementara, Eling Tuhono dari Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia menyebutkan peran serta masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan karbon biru karena masyarakat pesisir adalah pihak yang paling dekat dengan ekosistem mangrove dan memiliki pengetahuan lokal untuk menjaga keberlanjutannya.

Menurut Eling, dengan melibatkan masyarakat dalam pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengawasan serta pemanfaatan mangrove berbasis ekonomi, kegiatan restorasi tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki, membuka peluang usaha dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Ketua Pokdarwis Pemuda Berdaya Iwan Winarto mengakui proyek itu juga memberikan peluang mata pencaharian alternatif, seperti kegiatan pembibitan mangrove, pengawasan mangrove, ekowisata, silvofishery dan wirausaha serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru lainnya.

”Penerima manfaat proyek tersebut sebanyak 6.554 orang yang terdiri dari 25,8 persen adalah perempuan, yaitu sejumlah 1.692 orang,” kata Iwan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan menjaga dan melindungi ekosistem karbon biru di perairan Indonesia terutama untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut serta kemaslahatan masyarakat pesisir.