Pemerintah Harus Berani Ambil Langkah Strategis Berpihak pada Produksi Nasional

“Swasembada beras yang kita banggakan itu semu jika rakyatnya diabetes. Talas dan ubi bukan makanan orang miskin, itu superfood masa depan yang justru kita hinakan dengan label pangan inferior,”tegas Muliarta.

Selama indikator keberhasilan Kementerian Pertanian hanya diukur dari surplus beras, maka talas dan ubi akan selamanya menjadi yatim piatu dalam kebijakan negara. Pemerintah gagal menciptakan pasar. Petani mau menanam talas/ubi kalau ada industri yang menyerap (tepung, kosmetik, farmasi).

“Selama pemerintah hanya sibuk mengurus Bulog untuk beras, umbi-umbian akan tetap jadi tanaman pagar, bukan komoditas industri,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai perlawanan terhadap perdagangan pasar bebas menunjukkan bahwa persoalan pangan Indonesia pada akhirnya bermuara pada keberanian politik pemerintah.

Iyuk mengatakan tantangan utama Indonesia bukan hanya soal kebergantungan terhadap impor komoditas, tetapi keberanian untuk mengambil langkah strategis yang berpihak pada produksi nasional.

“Pada akhirnya, muaranya adalah keberanian politik. Pemerintah harus berani mengambil keputusan yang melindungi produsen dalam negeri,” katanya.