Mendagri Raih Penghargaan Detikcom: Inflasi Jinak, Ekonomi Daerah Ngebut

JAKARTA - Mendagri menerima penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah dari detikcom pada Selasa. Penghargaan tersebut diberikan karena konsistensinya membina pemerintah daerah agar mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Di bawah kepemimpinannya, Kemendagri dinilai menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat daerah. Penilaian ini terlihat dari berbagai capaian seperti inflasi yang stabil di kisaran 2 persen dan penguatan sistem pengawasan inflasi mingguan berbasis data Badan Pusat Statistik hingga level kabupaten dan kota.

Kemendagri juga dianggap berhasil mendorong optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peningkatan pendapatan daerah berjalan tanpa menambah beban masyarakat, sementara proses perizinan menjadi lebih cepat sehingga mendukung kemudahan berusaha di berbagai wilayah.

Upaya tersebut membuat perputaran uang di daerah tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak positif. Detikcom menilai kombinasi kebijakan pengendalian inflasi dan penguatan ekosistem usaha telah memberi dampak nyata bagi perekonomian daerah.

Dalam sambutannya, Mendagri memaparkan strategi Kemendagri dalam menekan inflasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara bersamaan. Ia menjelaskan bahwa sejak September 2022 pihaknya rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan seluruh daerah.

Di awal pelaksanaan rapat koordinasi, tingkat inflasi nasional masih mencapai 5,9 persen. Namun konsistensi kebijakan lintas sektor berhasil menurunkan inflasi hingga stabil pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen dalam dua tahun terakhir.

Inflasi Oktober 2025 secara year-on-year tercatat sebesar 2,86 persen dan disebut sebagai kabar baik bagi produsen maupun konsumen. Kondisi ini menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan keberlanjutan produksi di tingkat daerah.

Selain fokus pada inflasi, Kemendagri juga memantau kinerja pertumbuhan ekonomi di setiap daerah secara berkala. Mendagri menegaskan bahwa evaluasi rutin dilakukan berdasarkan data BPS untuk memastikan arah perbaikan ekonomi berjalan sesuai kebutuhan wilayah.

"Yang tinggi pertumbuhan ekonominya kita minta untuk dijaga, yang rendah kita dorong melalui peran dari teman-teman kementerian/lembaga lain dan juga daerah," jelasnya.

Kemendagri turut memperkuat monitoring pendapatan dan belanja APBD setiap bulan demi menjaga perputaran ekonomi di masyarakat. Mendagri menilai pendapatan yang tinggi harus seimbang dengan realisasi belanja yang optimal agar daya beli tetap terjaga.

Ia menegaskan bahwa belanja daerah yang terserap dengan baik akan meningkatkan aktivitas ekonomi sektor swasta. Kebijakan ini sekaligus memastikan uang yang beredar di masyarakat tidak tersendat dan mampu menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Langkah strategis berikutnya adalah mendorong seluruh daerah membangun Mal Pelayanan Publik. Kehadiran MPP menjadi instrumen penting yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti Dukcapil, perizinan usaha, layanan paspor, hingga sertifikat tanah dalam satu lokasi.

"Dengan adanya kemudahan berusaha maka akan lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berusaha, memudahkan membuka lapangan kerja," ujar Mendagri.

Mendagri menyampaikan apresiasi atas penghargaan dari detikcom dan menyebut pengakuan itu sebagai dukungan bagi pemerintah. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi pemacu semangat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.