Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Dinilai Bisa Getarkan UMKM, DPRD DKI Himbau Soal Dampak ke Rakyat Kecil

JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, menegaskan bahwa regulasi KTR harus mengutamakan kesehatan masyarakat. Ia menilai aturan tersebut juga wajib berpihak pada keberlangsungan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta.

Menurut Ali, setiap kebijakan daerah harus mempertimbangkan dampak secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa kelompok ekonomi kecil merupakan tulang punggung perekonomian dan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan yang tidak matang.

"Pemerintah harus memastikan adanya rencana transisi yang jelas," ujar Ali.

Rencana transisi tersebut mencakup analisis dampak ekonomi yang rinci serta tahapan implementasi yang realistis. Selain itu, program pendampingan bagi UMKM yang berpotensi terdampak juga harus disiapkan sejak awal.

"Program dukungan bagi usaha kecil yang mungkin terdampak oleh aturan ini," kata dia.

Ali menambahkan bahwa pendekatan berimbang sangat penting dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan mata pencaharian masyarakat kecil yang bergantung pada penjualan produk tembakau.

Ia menjelaskan bahwa pedagang kecil, warung tradisional, dan pelaku UMKM memiliki keterkaitan langsung dengan sektor konsumsi tembakau. Karena itu, perubahan aturan tanpa kajian sosial-ekonomi dapat memicu tekanan besar bagi para pelaku usaha tersebut.

Keberadaan pedagang kecil tidak boleh menjadi korban dari regulasi yang tidak mempertimbangkan efek lanjutan. Ali menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus mampu melindungi semua pihak tanpa menambah beban baru.

"Kesehatan masyarakat tentu harus dijaga, tetapi ekonomi para pedagang kecil juga harus dilindungi," tandas dia.

"Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang seimbang, adil bagi semua pihak, proporsional, dan tidak memberatkan masyarakat," tambah Ali.

Menurutnya, persoalan UMKM bukan hanya soal administratif atau pelaporan usaha yang sederhana. Persoalan tersebut menyangkut kehidupan jutaan pelaku usaha dan keluarga yang menggantungkan pendapatan dari sektor informal.

Oleh karena itu, Ali menekankan bahwa setiap rancangan kebijakan harus melalui tahapan analisis sosial-ekonomi yang matang. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak atau tekanan tambahan di lapangan.

Belakangan ini, ia menerima banyak keluhan dari pelaku UMKM yang merasa resah dengan potensi dampak Ranperda KTR. Mereka khawatir aturan tersebut dapat mengurangi pendapatan mereka secara signifikan.

"Pemerintah Provinsi dan DPRD tidak boleh terburu-buru dan harus hati-hati dalam mengesahkan sebuah peraturan yang berpotensi memberi tekanan tambahan kepada rakyat kecil," pungkas Ali.