Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Dinilai Bisa Getarkan UMKM, DPRD DKI Himbau Soal Dampak ke Rakyat Kecil

Pelaku UMKM menilai bahwa aturan baru tersebut dapat mengubah pola konsumsi masyarakat secara drastis. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan seluruh aspek sebelum memutuskan langkah final.

Selain itu, Ali menilai bahwa proses penyusunan regulasi harus melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak secara langsung. Dengan cara ini, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif tanpa menimbulkan tekanan sosial.

Pemerintah daerah diharapkan terbuka terhadap seluruh masukan dari masyarakat dan pelaku usaha. Keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan akan meningkatkan kepercayaan dan memastikan hasil kebijakan lebih komprehensif.

Ali juga mengingatkan bahwa Ranperda KTR tidak serta-merta hanya berdampak pada perokok atau fasilitas umum. Aturan tersebut dapat mempengaruhi rantai ekonomi yang lebih luas, termasuk pasokan, distribusi, dan konsumsi produk terkait.

Dengan memperhatikan keseluruhan ekosistem ekonomi, ia berharap regulasi KTR dapat dirumuskan dengan lebih bijak. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan perlindungan ekonomi rakyat kecil.

Ia menegaskan bahwa langkah terburu-buru hanya akan menimbulkan keresahan yang tidak perlu. Karena itu, penyusunan Ranperda diharapkan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan analisis komprehensif.

Bagi Ali, keberhasilan regulasi tidak hanya diukur dari sisi kesehatan masyarakat. Regulasi yang ideal adalah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang sangat rentan terhadap perubahan aturan.

Dengan berbagai masukan dan kekhawatiran yang muncul, pembahasan Ranperda KTR diperkirakan akan terus berjalan dengan dinamika tinggi. DPRD DKI diharapkan dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan rakyat kecil dan tetap menjaga kepentingan kesehatan publik.

Pansus Ranperda KTR akan melanjutkan pembahasan secara detail untuk memastikan semua aspek diperhitungkan. Ali menegaskan bahwa ia akan terus mengawal proses tersebut agar regulasi yang dihasilkan benar-benar adil dan proporsional bagi seluruh warga Jakarta.