RI Terapkan Regulatory Impact Assessment

Indonesia menerapkan reformasi tata kelola regulasi lewat Regulatory Impact Assessment untuk memperkuat kebijakan nasional dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menerapkan reformasi tata kelola regulasi lewat Regulatory Impact Assessment (RIA) guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan adaptif ini menjadi bagian dari Good Regulatory Practices (GRP) guna memastikan setiap regulasi disusun secara efisien serta berbasis bukti.

"Implementasi RIA bukan hanya agenda domestik, tapi juga memiliki relevansi internasional yang kuat. Dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD, penerapan GRP termasuk RIA menjadi salah satu indikator kesiapan kita untuk sejajar dengan negara-negara dengan standar tata kelola terbaik," kata Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi, Evita Manthovani, dalam acara The Regulatory Impact Assessment (RIA) Forum 2025, dikutip di Jakarta, Kamis (13/11).

"Artinya, penerapan RIA tidak hanya memperkuat kebijakan nasional, tapi juga membuka jalan bagi integrasi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang lebih transparan dan kompetitif," imbuh dia.

Acara RIA Forum 2025 merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Inggris, sebagai bagian dari kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung penguatan kapasitas analisis kebijakan dan penerapan GRP di Indonesia.

Forum ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dan penerapan RIA, khususnya dalam penjabaran ambang batas (threshold) yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dianggap memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian.

Forum ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Inggris dalam memperluas praktik evidence-based policy making serta pertukaran pengalaman dalam menerapkan GRP.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas institusional pemerintah dalam melakukan evaluasi dampak kebijakan dan mendorong terciptanya proses regulasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

"Melalui Asean-UK Economic Integration Programme, Pemerintah Inggris terus memperkuat kemitraannya dengan negara-negara anggota Asean, termasuk Indonesia, dalam membangun kapasitas untuk kebijakan dan regulasi yang berbasis bukti. Kami menyambut baik penyelenggaraan RIA Forum 2025 sebagai contoh konkret kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam mendorong praktik regulasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil," kata Duta Besar Inggris untuk Asean,Helen Fazey.

Perkuat Kapasitas

Dalam Asean-UK Economic Integration Programme terdapat berbagai kegiatan yang berfokus pada tiga area utama yaitu reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif.

Selain itu, program tersebut juga memberikan perhatian lintas sektor terhadap digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan wirausaha perempuan.

Lebih lanjut, Staf Ahli Evita menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan forum ini, khususnya kepada Pemerintah Inggris atas kerja sama dan dukungan dalam memperkuat kapasitas kebijakan berbasis bukti di Indonesia.

Kolaborasi internasional seperti ini menjadi contoh nyata penerapan policy learning dan pertukaran pengalaman dapat mempercepat transformasi tata kelola regulasi.