China Murka! Beijing Sebut Pernyataan G7 soal Taiwan dan Laut China Selatan Sebagai Fitnah

BEIJING - Pemerintah China mengecam keras pernyataan bersama para menteri luar negeri negara-negara G7 yang menyinggung isu Taiwan dan Laut China Selatan. Beijing menilai pernyataan itu sebagai bentuk pencemaran nama baik dan campur tangan dalam urusan dalam negeri Tiongkok.

"Pernyataan bersama tersebut sekali lagi merupakan penggambaran fakta yang salah, pencemaran nama baik yang disengaja terhadap China dan campur tangan yang sangat besar dalam urusan dalam negeri China. China menyesalkan dan menentang hal tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis.

Pada Kamis (13/11), para menteri luar negeri G7 yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, serta perwakilan Uni Eropa membuat pernyataan bersama setelah bertemu di di Niagara, Kanada pada 11-12 November 2025. Pernyataan tersebut termasuk membahas soal keamanan di Indo Pasifik menyangkut Taiwan dan Laut China Selatan hingga Ukraina.

"Persoalan Taiwan adalah urusan internal China. Bagaimana menyelesaikan persoalan Taiwan adalah urusan rakyat China yang tidak menoleransi campur tangan eksternal," ungkap Lin Jian.

Situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan, kata Lin Jian, secara umum juga stabil.

"G7 harus berhenti menggunakan isu-isu maritim untuk memicu perselisihan, meningkatkan ketegangan, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional," tambah Lin Jian.

Sedangkan terkait masalah Ukraina, Lin Jian meneybut China selalu bersikap terbuka dalam krisis Ukraina.

"China tidak pernah menyediakan senjata mematikan kepada pihak mana pun yang berkonflik dan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang dengan tujuan ganda. Kami tidak pernah menerima tuduhan G7 yang tidak berdasar atau mengalihkan kesalahan," ungkap Lin Jian.

Lin Jian juga menyebut dalam hal perdamaian dan keamanan, China adalah negara utama dengan rekam jejak terbaik karena China berkomitmen teguh pada pembangunan damai dan kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif.

"Cina selalu menjaga kekuatan nuklirnya pada tingkat minimum yang dipersyaratkan oleh keamanan nasional. G7 menutup mata terhadap tanggung jawab pelucutan senjata nuklir khusus dan utama AS serta risiko proliferasi nuklir dari AUKUS, sementara mengarahkan masalah ini ke China," kata Lin Jian.

Langkah-langkah China untuk menstandardisasi dan menyempurnakan sistem pengendalian ekspor, tambah Lin Jian, juga sudah sesuai dengan praktik umum internasional dan bertujuan untuk lebih baik mempertahankan perdamaian dunia dan stabilitas regional serta memenuhi kewajiban internasionalnya.

"Apa yang disebut 'kelebihan kapasitas China' dan 'praktik non-pasar' telah terbukti salah berdasarkan fakta dan sama sekali tidak berdasar. G7 harus berhenti mempolitisasi dan menjadikan isu perdagangan sebagai senjata agar tidak mengganggu tatanan ekonomi internasional serta rantai industri dan pasokan global," tegas Lin Jian.

Dalam pernyataan bersama para menlu anggota G7 disebutkan G7 kembali menolk keras terhadap segala upaya sepihak untuk mengubah "status quo", khususnya dengan kekerasan atau paksaan, termasuk di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

G7 juga menyatakan keprihatinan serius atas penggunaan manuver berbahaya dan meriam air di Laut China Selatan, serta upaya untuk membatasi kebebasan navigasi dan penerbangan melalui militerisasi dan paksaan di Laut China Selatan. G7 menegaskan kembali bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Arbitrase pada 12 Juli 2016 merupakan tonggak penting yang mengikat para pihak.