Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil Harus Pensiun

20 Jumat, 14 Nov 2025, 03:07 WIB | Oleh: Tim Penulis

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan bahwa kelembagaan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai Kepala Negara, dan bukan di bawah kementerian.

Sebab, kata dia, Polri harus tetap netral, profesional, dan tidak menjadi alat kekuasaan kelompok tertentu. Untuk itu, dia menilai bahwa posisi kelembagaan Polri sudah tak perlu diperdebatkan lagi karena sudah menjadi amanat konstitusi. “Tidak ada ruang diskusi untuk menempatkan Polri di bawah kementerian,” kata Rudianto saat forum diskusi “Dialektika Demokrasi” di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri. Di sisi lain, dia mengatakan bahwa upaya reformasi di tubuh Polri merupakan kebutuhan mutlak pasca berbagai peristiwa hukum yang menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa.

Dia menilai langkah Presiden dalam membentuk tim percepatan reformasi Polri adalah momentum penting untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Ant/S-2

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Kekuatan AS Terancam Menuru...
Rona
Pegadaian Raih Dua Pengharg...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

20 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +