Program Makan Bergizi Gratis Tembus 40 Juta Penerima! Pemerintah Kerahkan Ribuan Koperasi untuk Amankan Pasokan

JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sudah ada 1.000 lebih koperasi berperan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pemasok kebutuhan bahan baku.

Untuk mendukung kapasitas produksi koperasi, Ferry di Jakarta, Kamis, menyatakan pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Ia menyebutkan pembiayaan dapat digunakan untuk mendukung penyediaan bahan pangan, termasuk membangun peternakan ayam petelur, peternakan ayam daging, atau peternakan sapi perah, sesuai kebutuhan pasokan yang ditetapkan oleh SPPG.

“Kalau SPPG butuh jutaan butir telur maka kapasitas peternakan harus disesuaikan. LPDB siap membiayai, tergantung nilai dan proposal bisnisnya,” ujar Ferry.

Ia menyampaikan pemerintah juga telah menyetujui pembentukan tim gabungan antara Kementerian Koperasi dan Satgas MBG di berbagai daerah, guna mendukung Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memenuhi kebutuhan pasokan untuk dapur-dapur Program MBG.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menyampaikan dukungan pembiayaan dari LPDB diharapkan mampu memperkuat koperasi-koperasi produksi dalam menjaga rantai pasok bahan pangan untuk Program MBG.

“Dengan dukungan dana LPDB, koperasi-koperasi bisa memenuhi kebutuhan dapur MBG dan mengamankan pasokan pangan yang sangat dibutuhkan di lapangan,” ujar Nanik di Jakarta, Kamis.

Menurut Nanik, jumlah penerima manfaat program MBG saat ini telah menembus lebih dari 40 juta jiwa. Mereka terdiri atas siswa TK, SD, SMP, SMA, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Hidangan bergizi untuk para penerima manfaat disiapkan oleh dapur-dapur pengelola MBG yang kini berjumlah 14.229 SPPG.

Nanik menekankan bahwa penguatan koperasi produksi melalui dana bergulir akan membantu menambah pasokan pangan di pasar. Dengan pasokan yang optimal, kebutuhan masyarakat dan program MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Jika pasokan melimpah, harga-harga bisa lebih terkendali dan risiko inflasi dapat diminimalkan,” kata Nanik.

Ia mencontohkan, untuk memenuhi kebutuhan pisang bagi satu SPPG dengan 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan lahan seluas 1,5 hektare.

Koperasi-koperasi produksi pisang di desa-desa dinilai memiliki potensi besar untuk menyuplai kebutuhan tersebut.