Khofifah Ajak Kabupaten/Kota Kedepankan Semangat 'Rembug–Nyekrup' untuk Jaga Stabilitas Jatim

Kemudian juga ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Khofifah menyebut dari total 8.494 unit, sudah ada 395 unit yang aktif beroperasi. Untuk percepatan, Pemprov Jatim menerbitkan Kepetusan Gubernur (Kepgub) Nomor 100.3.3.1/330/013/2025 dan Peraturan Gubernur (Kepgub) Nomor 17 Tahun 2025.

Capaian yang dilakukan Jawa Timur, lanjut Khofifah, mendapatkan penguatan dari pemerintah pusat dan Forkopimda. Mulai dari Wamendagri, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim hingga Kepala Kejati Jatim. Ia menegaskan pentingnya sinergi dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Jawa Timur.

“Pesan dari Bapak Pangdam sangat penting. Beliau menekankan agar seluruh unsur Forkopimda dan Forkopimcam ikut mengawal program-program strategis nasional di daerah. Ini termasuk penguatan ketahanan pangan nasional melalui sinergi PAJALE, padi oleh TNI AD, jagung oleh Polri, dan kedelai oleh TNI AL. Semua harus nyekrup dengan potensi daerah dan didampingi kepala daerah,” ungkap Khofifah.

Upaya penguatan itu, dipastikan oleh Khofifah telah ditindaklanjuti dengan tiga langkah konkret. Yakni Penegakan Regulasi dan Kelembagaan, dengan menerbitkan SE Gubernur Nomor 100.3/3432/013.1/2025 untuk memperkuat pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Selain itu, Pembentukan Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas Terafiliasi Premanisme melalui Kepgub No. 100.3.3.1/408/013/2025, sebagai langkah tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.

Lebih lanjut, Penguatan Jaring Sosial dan Daya Beli Masyarakat, melalui pasar murah, bantuan sosial, dan Lomba Siskamling Terpadu Merah Putih “Jogo Jawa Timur” yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur.

“Kekuatan Jawa Timur adalah solidaritas sosial dan nilai gotong royong. Melalui semangat Rembug–Nyekrup, kita bisa menjaga keamanan sekaligus memperkuat harmoni sosial,” tegas Khofifah.

Khofifah pun mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat untuk memperkuat sistem deteksi dini, mempercepat penanganan konflik sosial, memastikan keamanan fasilitas pendidikan dan keagamaan, serta mengawal program strategis daerah agar tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus yang turut hadir dalam rakor menegaskan peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan. Menurutnya, Forkopimda bukan hanya bertugas pada aspek keamanan, tetapi juga menjadi penggerak implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah.

“Selain menjaga keamanan, Forkopimda memiliki tanggung jawab mendukung pelaksanaan astacita dan program strategis nasional pemerintah,” katanya.

Ia menjelaskan, tugas tersebut memiliki dasar hukum jelas, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 tentang penyelenggaraan pemerintahan umum, serta diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022. Karena itu, ia menegaskan pentingnya sinergi dan integrasi kebijakan antara pusat dan daerah.

“Forkopimda harus memastikan bahwa kebijakan pusat dapat terimplementasi dengan baik di provinsi, kabupaten, dan kota. Ini mencakup pemantauan, evaluasi program prioritas, dan memastikan tidak ada ketidaksinkronan kebijakan,” kata Wiyagus.

Lebih jauh, Wiyagus menyebut Forkopimda juga memiliki peran dalam pemberdayaan lembaga lokal, seperti desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar dapat mendukung pemerataan ekonomi di tingkat daerah.